Merdeka.com - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati akan mengkaji kemampuan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk mendukung jaminan BPJS Kesehatan bagi para petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Upaya ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas jatuhnya korban jiwa pasca penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.

"Saya tahu ini bisa jadi isu berkembang karena jumlah yang sakit maupun meninggal dunia ternyata cukup banyak. Nanti saya lihat bagaimana mekanisme anggaran untuk bisa mensupportnya," kata Sri Mulyani seperti ditulis Selasa (23/4).

Seperti diketahui, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI memberikan data terbaru, 90 petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) meninggal dunia pada saat penyelenggaraan Pemilu 2019. Jumlah itu berdasar data yang dikumpulkan hingga 22 April 2019, pukul 15.00 WIB

"Terkait jumlah sementara pukul 15.00 KPPS yang tertimpa musibah 90 orang meninggal dunia, 374 orang sakit," kata Ketua KPU RI Arief Budiman di Kantor KPU RI, Senin (22/4).

Untuk membahas detail santunan, KPU akan bertemu Kemenkeu membahas detil dan regulasi besaran santunan yang akan diberikan.

"Kami akan mengusulkan dalam pembahasan itu pertama besaran santunan untuk meninggal kurang lebih Rp 30-36 juta. Untuk cacat santunan maksimal 30 juta nanti tergantung pada jenis musibah. Yang luka kami mengusulkan maksimal Rp 16 juta," jelas Arief