Sri Mulyani Beberkan Kriteria Agar Pemda Bisa Dapat Utang dari Pemerintah
Merdeka.com - Pemerintah menyiapkan dana pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) bagi daerah tahun anggaran 2020 untuk menangani dampak pandemi Virus Corona. Saat ini, baru dua pemda yang tercatat telah mengajukan utang atau pinjaman yaitu DKI Jakarta dan Jawa Barat dengan nilai pinjaman Rp16,5 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan, beberapa kriteria daerah yang berhak menerima pinjaman dana dalam program Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional daerah dari pemerintah pusat. Kriteria pertama adalah daerah yang tergolong area terdampak Covid-19.
"Untuk DKI dan Jabar adalah dua provinsi yang kami jadikan pionir untuk bisa mendapatkan fasilitas pinjaman dalam rangka pemulihan ekonomi nasional ini. Karena yang terpukul besar hingga pertumbuhan ekonomi turun," ujarnya melalui Youtube Kemenkeu, Jakarta, Senin (27/7).
Kriteria kedua adalah adanya proyek-proyek yang tersendat di daerah tersebut akibat adanya kendala dana sehingga pemerintah provinsi sehingga harus ada bantuan dari pemerintah pusat. Proyek-proyek tersebut harus tergolong proyek yang sudah berjalan sebelum pandemi.
“DKI Jakarta itu sekitar 18 persen jadi kalau DKI dan Jabar bangkit maka dua itu bisa 30 persen dari GDP Indonesia. Pengaruhnya besar ke ekonomi kita," kata Sri Mulyani.
Sri Mulyani menambahkan, Pemerintah Provinsi lain seperti Jawa Timur dan Jawa Tengah juga dapat mengajukan permintaan resmi kepada pemerintah pusat untuk penyelesaian proyek yang tersendat. Pemerintah nantinya secara intensif melakukan pemantauan terhadap penggunaan dana tersebut.
“Mereka mungkin harus sampaikan permintaan resmi seperti Pak Anies dan Pak Ridwan Kamil jadi kalau para gubernur lihat mereka bisa lebih confidence untuk sampaikan proyek-proyeknya. Kalau kinerjanya bagus instrumen ini ingin kita terus ditingkatkan sehingga bisa bermanfaat untuk Pemda yang saat ini sedang dalam situasi sulit," tandasnya.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemerintah Berencana Setop Sementara Penyaluran Bansos
Pemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaPemerintah Perpanjang Bantuan Sosial Tambahan Hingga Juni
Pemerintah sedang mencari formula terkait kenaikan harga beras di pasaran.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani Pede Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,2 Persen di 2024
Proyeksi pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen itu didorong oleh penyelenggaraan pemilu secara serentak 2024.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Tambah Anggaran Bansos Pupuk, Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Blokir Uang Belanja K/L hingga Rp50 Triliun
Penambahan anggaran ini diperlukan seiring meningkatnya jumlah petani calon penerima pupuk subsidi.
Baca SelengkapnyaDemi Bantu Kesusahan Warga Soal Ekonomi, Pelda TNI Indro Rela Pinjamkan Uang Tanpa Bunga
Demi Bantu Kesusahan Warga Soal Ekonomi, Pelda TNI Indro Rela Pinjamkan Uang Tanpa Bunga.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani Ingatkan Perjalanan Indonesia Jadi Negara Maju Tidak Mudah, Ini Alasannya
Menteri Keuangan Sri Mulyani menilai menuju target tersebut bukan perkara gampang.
Baca SelengkapnyaPersaudaraan Jangan Sampai Memudar karena Tidak Bisa Menerima Hasil Pemilu
Masyarakat Indonesia patut bersyukur dan bersuka cita karena telah melewati proses Pemilu 2024
Baca SelengkapnyaMedia Sosial Mulai Hangat Jelang Pemilu 2024, Ini Pesan Kapolri
Jenderal Bintang Empat tersebut pun mewanti-wanti pentingnya menjaga kerukunan dan perdamaian selama proses pemilu.
Baca SelengkapnyaPemerintah Bantah Kenaikan Harga dan Kelangkaan Beras Akibat Program Bansos Pangan, Begini Penjelasannya
Pemerintah membantah kenaikan harga dan kelangkaan beras karena program bansos pangan yang aktif dibagikan belakangan ini.
Baca Selengkapnya