Sri Mulyani Bayar Tunggakan Kompensasi PLN Rp6 Triliun dari Total Rp20 Triliun
Merdeka.com - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati telah membayarkan kompensasi kepada PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebesar Rp6 triliun dari total tunggakan sebesar Rp20 triliun di 2019. Jumlah tersebut sesuai dengan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Kita lihat kita masih punya cash dan kita putuskan hari terakhir 2019. Untuk 2019 ini nominalnya sesuai dengan audit BPK," ujar Sri Mulyani saat menjelaskan realisasi APBN 2019 dan Outlook 2020 di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (28/1).
Sri Mulyani mengatakan, dana kompensasi dianggarkan dengan mempertimbangkan ruang yang dimiliki oleh pemerintah atas kecukupan anggaran. Oleh karena itu, pembayaran baru dilakukan pada hari-hari akhir pelaksanaan APBN 2019.
"Untuk pembayaran kompensasi tidak kita taruh di sini (anggaran belanja subsidi). Karena itu digolongkan ke dalam belanja lainnya dan itu pembayarannya tergantung dari space anggaran," jelasnya.
Pemerintah pada 2019 menganggarkan subsidi listrik pada 2019 mencapai Rp52,7 triliun. Sementara itu, pemerintah juga menganggarkan subsidi BBM dan LPG 3 Kilogram (Km) mencapai Rp84,2 triliun. "Ini adalah realisasi 2019," jelas Sri Mulyani.
PLN Hemat Rp4 Triliun
PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN (Persero) memprediksi akan menghemat Rp4 triliun dengan adanya perubahan konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) menjadi Bahan Bakar Gas (BBG) pada 52 Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD).
Direktur Utama PLN, Zulfikli Zaini mengatakan, PLN telah melakukan identifikasi untuk memetakan perencanaan konstruksi pembangkit guna merealisasikan rencana pengoperasian PLTD yang diubah bahan bakarnya dari BBM menjadi gas. Langkah ini diambil sebagai bentuk implementasi Keputusan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 13 Tahun 2020 mengenai gasifikasi.
"Dari identifikasi tersebut, di bagi jadi lima wilayah," kata Zulkifli saat rapat dengan Komisi VII DPR, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (28/1).
Dengan diterapkannya program penggantian konsumsi BBM menjadi gas, akan menurunkan konsumsi BBM pada sektor kelistrikan. Pada tahun lalu realisasi konsumsi BBM PLTD sebanyak 2,6 juta juta KL, dengan digantinya bahan bakar 52 PLTD menjadi BBG maka potensi konsumsi BBM yang dapat dikurangi sebanyak 1,6 juta KL sehingga PLN dapat menghemat biaya sebesar Rp4 triliun.
"Yang bisa diubah ke gas berdasarkan identifikasi 1,6 juta KL dengan estimasi pengurangan biaya operasi Rp4 triliun," tuturnya.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sri Mulyani Sebut THR PNS Bisa Dibayarkan Setelah Lebaran, Ini Aturannya
Namun, THR tetap diberikan secara penuh kepada PNS maupun pensiunan meski pembayaran di lakukan setelah Lebaran.
Baca SelengkapnyaTambah Anggaran Bansos Pupuk, Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Blokir Uang Belanja K/L hingga Rp50 Triliun
Penambahan anggaran ini diperlukan seiring meningkatnya jumlah petani calon penerima pupuk subsidi.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani: Gaji PNS Naik 8 Persen, Dibayarkan Penuh Mulai Januari Ini
Namun, untuk peraturan pemerintah (PP) terkait kenaikan gaji ASN tersebut masih dalam proses.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Sri Mulyani Siapkan Anggaran Rp11,2 Triliun untuk BLT Pangan Periode Januari-Maret 2024
BLT mitigasi pangan akan disalurkan sebesar Rp200.000 per bulan pada periode Januari, Februari, dan Maret 2024.
Baca SelengkapnyaSegera Cek Rekening, Sri Mulyani Ternyata Sudah Cairkan THR untuk PNS, TNI dan Polri
ealisasi pembayaran THR bagi pensiunan PNS sudah mencapai Rp10,2 triliun dari alokasi yang ddianggarkan sebsar Rp11,7 triliun.
Baca SelengkapnyaAkhirnya Sri Mulyani Buka Suara Soal Sumber Anggaran Bansos Pangan dan BLT Jelang Hari Pencoblosan
Berbagai program bansos pemerintah baik yang diumumkan Presiden Jokowi atau beberapa menteri akan dilakukan evaluasi berkala.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani Bocorkan Waktu Pencairan Kenaikan Gaji PNS 8 Persen
Uang makan yang diterima ASN tingkat paling bawah yakni golongan IV sebesar Rp41 ribu per hari.
Baca SelengkapnyaKabar Gembira! THR PNS, TNI hingga Polri Dibayar 100 Persen pada H-10 Lebaran
Tak lagi dipotong, Sri Mulyani akan bayarkan THR lebaran 100 persen atau secara penuh.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani Beberkan Kronologi Penyusunan APBN 2024 di Hadapan MK, Tak Ada Campur Tangan Capres-Cawapres
Untuk APBN Tahun 2024, berarti siklusnya telah dimulai sejak Tahun 2023, dengan tahapan sebagai berikut:
Baca Selengkapnya