Merdeka.com - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menyebut, aturan validasi IMEI saat ini masih dalam tahap koordinasi dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani. Adapun pembahasan tersebut adalah terkait pajak ponsel ilegal (BM).

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pihaknya belum meneliti lebih lanjut mengenai pungutan pajak IMEI yang disampaikan oleh Kemenkominfo. Selama ini, urusan ponsel ilegal dan peredarannya ditangani oleh Direktorat Bea dan Cukai.

"Saya terus terang tadi cek ke Dirjen Pajak. Kami juga ingin cek ke Pak Rudiantara maksudnya pajak apa, karena terus terang kita di Kemenkeu untuk pertama kali kita concern kalau ada barang ilegal yang masuk dan selama ini yang melakukan tugasnya adalah bea dan cukai," ujarnya di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (20/8).

Sri Mulyani melanjutkan, dalam beberapa hari ke depan Kemenkeu akan menghubungi Kemenkominfo untuk melakukan konfirmasi soal pajak IMEI. Perkembangan pembahasan tersebut akan disampaikan dalam waktu dekat.

"Kalau sekarang ada concern dari Pak Rudiantara yang berhubungan dengan pajak, maka nanti kami akan duduk bersama para eselon I nya Pak Rudiantara untuk melihat aspek apasih sebetulnya yang dibutuhkan dari kami di Kemenkeu," paparnya.