Merdeka.com - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menyebut negara kawasan ASEAN sangat bergantung pada bahan bakar fosil untuk pembangunan ekonomi dan industri.

Kontribusi energi fosil di kawasan ASEAN mencapai 75 persen dari total bauran energi pada tahun 2019. Sedangkan sumber energi baru dan terbarukan hanya berkontribusi 14 persen.

"ASEAN sangat bergantung pada bahan bakar fosil untuk pembangunan ekonomi dan industri," kata Sri Mulyani dalam Southeast Asia Development Symposium (SEADS) 2023: Imaging a Net Zero ASEAN, di Bali International Convention Center (BICC), Nusa Dua, Bali, Kamis (30/3).

Rencananya, negara kawasan ASEAN akan meningkatkan kontribusi energi terbarukan sebesar 23 persen pada tahun 2025. Hal ini sejalan dengan misi Indonesia yang juga memiliki konsen yang sama. "Indonesia juga memiliki ambisi yang sama untuk mencapai 23 persen energi terbarukan ini dalam bauran energi," kata dia.

Untuk mencapai tujuan tersebut, kawasan ASEAN membutuhkan suntikan dana investasi mencapai USD 27 miliar atau setara Rp406,53 triliun setiap tahunnya. Namun sejak tahun 2016-2021 investasi yang dapat per tahun hanya sekitar USD 8 miliar, setara Rp120,48 triliun.

"Dari 2016 hingga 2021 kita hanya menarik USD 8 miliar per tahun untuk energi terbarukan. Jadi kurang dari sepertiga," katanya.

Padahal proporsi penggunaan batubara sebagai sumber energi di ASEAN pada tahun 2022 hampir 32 persen dari total pembangkit listrik negara ASEAN. Utamanya berasal dari PLTU batubara yang ada di Indonesia. “Jadi, sangat penting bagi ASEAN untuk mengatasi ini,” kata dia.

Harga Energi Bersih Harus Terjangkau

Selain pendanaan, energi baru terbarukan juga harus menjadi energi yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat. Tentunya energi ini juga harus bisa memenuhi kebutuhan akan energinya.

"Ketika kita berbicara tentang keterjangkauan, kita mengukur harga energi yang terjangkau oleh masyarakat, industri atau ekonomi, anggaran pemerintah dalam hal dukungan untuk mendapatkan subsidi," katanya.

Untuk itu, merancang transmisi energi sangat penting. Keterbatasan akses ke pasar modal internasional, kurangnya mobilisasi sumber daya dalam negeri bisa menjadi tantangan baru untuk mencapai penurunan emisi karbon.

"Sehingga perlunya merancang mekanisme dan kerangka kebijakan transisi energi yang tepat," pungkasnya.