Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Sri Mulyani Akui Tidak Mudah Bujuk Pengusaha Tak Lakukan PHK

Sri Mulyani Akui Tidak Mudah Bujuk Pengusaha Tak Lakukan PHK Menkeu Sri Mulyani. ©Foto Humas Kemenko Perekonomian

Merdeka.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui terjadi lonjakan pemutusan hubungan kerja (PHK) sebanyak 2 juta orang dalam 1,5 bulan terakhir. Menurutnya, tidak mudah membuat pengusaha agar tidak melakukan PHK.

"Dari Kemenaker sudah muncul angka pengangguran melonjak 2 juta hanya 1,5 bulan ini," ujar Sri Mulyani dalam rapat terbuka dengan DPR, Jakarta, Rabu (6/5).

"Oleh karena itu kita perlu untuk melakukan berbagai langkah-langkah untuk jaga resiliansi daya tahan dunia usaha dan langkah-langkah agar mereka tidak lakukan PHK. Ini tidak mudah," sambungnya.

Sri Mulyani melanjutkan, di berbagai negara pemerintahnya melakukan berbagai upaya untuk menahan perusahaan tak melakukan PHK. Salah satunya Singapura yang membayar gaji asal karyawan tak di PHK.

"Kalau di berbagai negara, mereka beri insentif ke perusahaan agar tidak PHK seperti insentif pembayaran gaji ke perusahaan untuk subsidi dari pemerintah. Tapi itu untuk negara relatif kaya. Singapura juga bayar gaji ke perusahaan asal tidak PHK," jelasnya.

Dia menambahkan, Indonesia bisa belajar dari kondisi tersebut namun melihat kecukupan dana saat ini masih sangat terbatas. Untuk itu, pemerintah masih mengupayakan memberikan pelatihan kerja melalui Kartu Prakerja.

"Kita bisa belajar, tapi dari kemampuan APBN untuk nanggung itu semua ada batas. Kita sekarang fokus pada prakerja yang diharapkan bisa cover 5,6 juta yang bentuknya setengah bansos. Kami tingkatkan bersama kemenaker langkah-langkah untuk tangani lonjakan pengangguran," tandasnya.

Kartu Prakerja Jadi Semi Bansos

Sri Mulyani menjelaskan, alasan pemerintah tetap menjalankan program Kartu Prakerja di tengah pandemi Virus Corona. Hal tersebut pada awalnya didesain untuk mengangkat kualitas angkatan kerja Indonesia namun kemudian berubah jadi semi bansos seperti saat ini.

"Kartu prakerja awal desain dengan janji Presiden untuk meningkatkan skill kompetensi dari pekerja, terutama pekerja yang belum dapat pekerjaan sama sekali. Itu situasi normal. Tapi sesudah Covid, pada Maret, diputuskan bahwa kartu prakerja jadi semi bansos," ujarnya.

Pelaksanaan Kartu Prakerja memang berbeda dengan desain semula yang dirancang oleh pemerintah. Namun semangat yang terus digalakkan tidak berubah, yaitu bisa mendapatkan tambahan kemampuan melalui online.

"Desainnya memang alami perubahan tapi tetap dipertahankan semangat awal yakni berikan kesempatan bagi tenaga kerja untuk bisa mendapatkan tambahan skill melalui online dan offline. Jadi yang sekarang diluncurkan memang yang sifatnya online karena sesuai situasi PSBB," jelasnya.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut menambahkan, seiring dengan meluasnya dampak Virus Corona pemerintah menambah jumlah penerima manfaat dan juga anggaran yang akan digunakan untuk membiayai pelatihan.

"Dengan seiring antisipasi naiknya PHK akibat Covid dan pekerja dirumahkan, serta penurunan pendapatan dari pekerja, maka untuk Kartu Prakerja jadi semi bansos dinaikkan anggarannya dari Rp10 triliun ke Rp20 triliun. Coveragenya dari 2 juta ke 5,6 juta," tandasnya.

(mdk/azz)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Pengusaha Tolak Usulan Kerja 4 Hari Seminggu, Begini Pertimbangannya

Pengusaha Tolak Usulan Kerja 4 Hari Seminggu, Begini Pertimbangannya

Padahal YLKI pun mengusulkan kebijakan serupa diterapkan di Tanah Air.

Baca Selengkapnya
Pengusaha Spa Gugat Kenaikan Pajak Hiburan 75 Persen, Begini Respons Sri Mulyani

Pengusaha Spa Gugat Kenaikan Pajak Hiburan 75 Persen, Begini Respons Sri Mulyani

Kementerian Keuangan mempersilahkan pelaku usaha spa untuk melakukan gugatan secara resmi melalui Mahkamah Konstitusi (MK).

Baca Selengkapnya
Pengamat Yakin Sri Mulyani Tak akan Mundur dari Menkeu, Dampaknya Bisa Besar

Pengamat Yakin Sri Mulyani Tak akan Mundur dari Menkeu, Dampaknya Bisa Besar

Isu mundurnya Sri Mulyani dari Menteri Keuangan dinilai hanya ‘digoreng’ pihak tertentu

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Pengusaha Soal Penundaan Pajak Hiburan: Hanya Sementara, Bukan Solusi

Pengusaha Soal Penundaan Pajak Hiburan: Hanya Sementara, Bukan Solusi

Pengusaha menyebut, penundaan pajak hiburan yang diserukan Luhut Panjaitan hanya sementara.

Baca Selengkapnya
Sri Mulyani Ingatkan Perjalanan Indonesia Jadi Negara Maju Tidak Mudah, Ini Alasannya

Sri Mulyani Ingatkan Perjalanan Indonesia Jadi Negara Maju Tidak Mudah, Ini Alasannya

Menteri Keuangan Sri Mulyani menilai menuju target tersebut bukan perkara gampang.

Baca Selengkapnya
Karir Bergengsi Sri Mulyani Selain Jadi Menteri Keuangan

Karir Bergengsi Sri Mulyani Selain Jadi Menteri Keuangan

Posisi Sri Mulyani di kancah internasional itu juga turut berdampak positif terhadap reputasi perekonomian Indonesia.

Baca Selengkapnya
Diisukan Mundur dari Kursi Menteri Keuangan, Begini Kabar Terbaru Sri Mulyani

Diisukan Mundur dari Kursi Menteri Keuangan, Begini Kabar Terbaru Sri Mulyani

Sri Mulyani menyebutkan bahwa saat ini perempuan yang berkarir menghadapi tantangan dalam pembagian waktu untuk bekerja dan mengurus keluarga.

Baca Selengkapnya
Sri Mulyani Pede Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,2 Persen di 2024

Sri Mulyani Pede Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,2 Persen di 2024

Proyeksi pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen itu didorong oleh penyelenggaraan pemilu secara serentak 2024.

Baca Selengkapnya
Pengusaha: Pilpres 2024 Satu Putaran Lebih Baik, Hemat Anggaran Pemerintah

Pengusaha: Pilpres 2024 Satu Putaran Lebih Baik, Hemat Anggaran Pemerintah

Shinta Kamdani menyebut para pengusaha tidak masalah dengan pemilu yang akan dilaksanakan satu putaran maupun dua putaran.

Baca Selengkapnya