Sri Mulyani Akui Keterbukaan Informasi Tidak Mudah
Merdeka.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan keterbukaan informasi kepada publik tidak semudah memberikan berbagai data dalam bentuk tabel saja. Melainkan perlu adanya dimensi penjelasan fenomena dan respon dari kebijakan publik yang tidak permanen.
Era keterbukaan informasi juga makin menghadapi tantangan yang lebih kompleks karena harus memberikan penjelasan yang paling sederhana. Sebab setiap masyarakat memiliki pemahaman yang berbeda dalam menerima informasi. Hal ini pun belum termasuk dengan tantangan informasi tandingan dari berbagai sumber yang tidak selalu akurat atau bahkan memang sengaja dibuat untuk menyesatkan.
"Keterbukaan informasi ini bukan sesimpel kasih data dalam bentuk tabel saja tapi ada dinamika yang kompleks di dalamnya," kata Sri Mulyani dalam Webinar Keterbukaan Informasi, Jakarta, Selasa (3/8).
Dalam sebuah kebijakan, misalnya kata Sri Mulyani, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dengan 4 level ini membutuhkan penjelasan teknikal dan tidak mudah. Pemerintah harus bisa menjelaskan dengan detail kebijakan bila sebuah daerah ditetapkan untuk menjalankan PPKM level 4.
"Masyarakat harus dijelaskan level 4 ini apa dan konsekuensinya gimana, sumber datanya dari mana. Sehingga mereka tahu apa dampaknya. Begitu juga dengan level-level lainnya," kata dia.
Tingkat pemahaman masyarakat yang tidak selalu sama pun menjadi tantangan lain. Dalam keterbukaan informasi, pemerintah harus bisa menjelaskan dengan cara mengedukasi dengan menunjukkan bukti. Bahkan harus dilengkapi dengan ilustrasi untuk memudahkan masyarakat untuk memahaminya.
"Kadang harus edukasi dan memberikan bukti, kadang kita harus memberikan ilustrasi, demonstrasi mengenai informasi tadi," kata dia.
Sebab di era media sosial saat ini, memberikan pengumuman atau penjelasan kepada pemerintah hanya mengandalkan situs resmi tidak akan membantu. Sebab terpaan informasi masyarakat justru masuk lewat layanan pesan kelompok di media sosial.
"Untuk website itu saja enggak akan ada gunanya kalau enggak di klik, karena orang sekarang dapat informasi dari WA grup bukan web," kata dia.
Maka, setiap institusi publik wajib bisa menjelaskan berbagai kebijakan publik dengan memberikan data informasi kepada masyarakat. Bukan hanya untuk tujuan transparansi, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab moral yang sangat penting. "Ini harus jadi pegagang kita semua," tandasnya.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Isu Sri Mulyani Tak Masuk Bursa Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Ini Jawaban Gibran
Sri Mulyani dikabarkan tidak masuk dalam menteri Kabinet Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaPengamat Yakin Sri Mulyani Tak akan Mundur dari Menkeu, Dampaknya Bisa Besar
Isu mundurnya Sri Mulyani dari Menteri Keuangan dinilai hanya ‘digoreng’ pihak tertentu
Baca SelengkapnyaRespons Wamen BUMN hingga Ketua OJK yang Namanya Masuk Dalam Bursa Calon Menteri Keuangan Pengganti Sri Mulyani
Media asing mulai mengulas sejumlah nama yang akan menjadi menteri keuangan pengganti Sri Mulyani di kabinet berikutnya.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Cerita Sri Mulyani Bertemu Susi Pudjiastuti Pertama Kali, Diajak Pulang Mengabdi Usai jadi Direktur Pelaksana Bank Dunia
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkap pertemuan pertama kali dengan Susi Pudjiastuti
Baca SelengkapnyaVIDEO: Tegas Menkeu Sri Mulyani Singgung Nalar Publik Depan Ketua MK di Sidang Sengketa Pilpres
Sri Mulyani tegas menyinggung soal nalar publik sebelum menjelaskan lebih jauh terkait anggaran bansos.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani Pede Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,2 Persen di 2024
Proyeksi pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen itu didorong oleh penyelenggaraan pemilu secara serentak 2024.
Baca SelengkapnyaVIDEO: Menkeu Sri Mulyani Tegaskan Dana Bansos Tak Ada Kenaikan 6 Tahun Terakhir
Sri Mulyani menegaskan tidak ada perbedaan jumlah anggaran yang keluar untuk belanja perlinsos periode 2019-2024
Baca SelengkapnyaTerima Surat Panggilan MK, Sri Mulyani Siap Hadir di Sidang Sengketa Pilpres Jumat Besok
Yustinus mengonfirmasikan Sri Mulyani telah menerima undangan sebagai saksi dari Mahkamah Konstitusi.
Baca SelengkapnyaRespons Melki Dinonaktifkan dari Ketua BEM UI, Benarkah Buntut Kritik Pemerintah?
Tudingan Melki melakukan kekerasan seksual pertama kali ramai diperbincangkan di media sosial setelah diunggah akun @BulanPemalu.
Baca Selengkapnya