Merdeka.com - Kondisi perekonomian global masih menghadapi tantangan dari dampak pandemi Covid-19. Terutama imbas penyebaran varian delta dan varian lainnya yang masih membelenggu beberapa negara di dunia.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan proses pemulihan ekonomi Indonesia terus berlanjut. Khususnya setelah mengalami penyebaran varian delta di akhir bulan Juni.

Namun kasus harian mulai mengalami penurunan sejak Agustus yang membuat pemerintah mulai merelaksasi kebijakan Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Sehingga aktivitas masyarakat mulai kembali berjalan secara bertahap

"Perkembangan ini mendorong pelonggaran PPKM sehingga aktivitas ekonomi secara bertahap semakin menunjukkan pemulihan," kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers KSSK Triwulan III, Jakarta, Rabu (27/10).

Pulihnya aktivitas masyarakat ini terlihat dari beberapa indikator sampai bulan September 2021. Mulai dari peningkatan kinerja PMI Manufaktur Indonesia yang kembali ke level ekspansif yakni 52,2.

Mobilitas masyarakat, indeks belanja masyarakat, penjualan semen, kendaraan bermotor dan konsumsi listrik sektor bisnis dan industri juga menunjukkan level ekspansif. Selain itu laju inflasi juga masih terkendali di angka 1,6 persen (yoy).

"Aktivitas ekonomi secara bertahap makin menunjukkan pemulihan," kata dia.

Dari sisi eksternal, Surplus Neraca Perdagangan juga terus berlanjut. Sampai September 2021 telah mencapai USD 4,3 miliar, sehingga sepanjang Januari-September tercatat sebesar USD 25,07 miliar.

Begitu juga dengan posisi cadangan devisa negara yang berada di tingkat USD 146,87 miliar. Jumlah ini setara dengan 8,9 bulan impor barang dan jasa. Kata Sri Mulyani kondisi ini berkat sinergi yang dilakukan pemerintah dengan Bank Indonesia, OJK dan LPS.

"Perkembangan positif ini tidak terlepas dari penguatan, sinergi dan koordinasi antara pemerintah dengan BI, OJK dan LPS dalam rangka kita terus jaga stabilitas sistem keuangan dan mendorong serta akselerasi pemulihan ekonomi nasional," kata dia.

Sementara itu dari sisi pemerintah, Sri Mulyani mengatakan APBN telah digunakan untuk mengatasi pandemi dengan memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat dan mendorong percepatan pemulihan ekonomi. Upaya yang dilakukan dengan meningkatkan anggaran belanja negara terutama untuk bidang kesehatan dan sosial.

Di bidang kesehatan, pemerintah mempercepat pembelian vaksin dan melakukan vaksinasi. Lalu membayar biaya perawatan pasien Covid-19 dan menggunakan APBN untuk melakukan pelacakan, pengetesan dan perawatan (3T). Sedangkan di bidang sosial pemerintah menjaga daya beli masyarakat melalui pembelian dana bantuan sosial, dukungan UMKM di wilayah yang menerapkan PPKM level 3 dan 4.

"Penerapan PPKM dengan strategi belanja negara yang responsif dan fleksibel terbukti efektif selain menurunkan kasus harian juga menjaga daya tahan masyarakat," kata dia.

Penurunan kasus harian Covid-19 sejak akhir Juli 2021 dan peningkatan aktivitas ekonomi berimplikasi positif terhadap realisasi pendapatan negara. Per September 2021, pendapatan negara mencapai Rp 1.354,8 triliun atau 77,7 persen dari target pertumbuhan sebesar 16,8 persen (yoy). Capaian ini ditopang meningkatnya penerimaan pajak (13,2 persen), kepabeanan dan cukai (29 persen) dan PNBP (22,5 persen).