Sri Mulyani Ajak Kepala Daerah Bersama Tangkal Dampak Krisis Dunia, Ini Caranya

Senin, 10 Desember 2018 16:21 Reporter : Dwi Aditya Putra
Sri Mulyani Ajak Kepala Daerah Bersama Tangkal Dampak Krisis Dunia, Ini Caranya Pengumuman paket kebijakan ekonomi ke-16 oleh Sri Mulyani. ©Liputan6.com/Angga Yuniar

Merdeka.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melakukan sosialisasi tentang Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun Anggaran 2019 di Kantornya, Jakarta. Di hadapan kepala daerah yang hadir, Menteri Sri Mulyani mengingatkan betapa pentingnya alokasi TKDD untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih baik.

"Pelaksanaan sosialisasi ini begitu penting dilakukan sebelum tahun anggaran 2019 dimulai. Karena kita akan mencoba untuk selalu optimalkan keseluruhan sumberdaya yang ada di APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) kita, termasuk TKDD semaksimal mungkin dalam rangka mencapai tujuan pembangunan dan menciptakan kesejahteraan dan keadilan," kata Menteri Sri Mulyani di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (10/12).

Menteri Sri Mulyani mengatakan, perekonomian Indonesia saat ini sangat dipengaruhi oleh APBN dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Oleh karenanya, dirinya menginginkan agar kepala daerah maupun pemerintah pusat dapat mengelola keuangan sebaik-baiknya. "Kita harus bersinergi antara pusat dan daerah bagaimana mendukung dinamika pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan APBN dan APBD secara tepat waktu dan kualitas," jelasnya.

Disamping itu, Menteri Sri Mulyani mengingatkan perekonomian secara nasional telah menghadapi situasi yang tidak mudah di 2018 ini. Hal itu tercermin dengan adanya normalisasi kebijakan Bank Sentral Amerika Serikat yang menaikan suku bunga acuannya. "Oleh karena itu, pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus terus bersama-sama agar dampak negatif dari lingkungan global bisa kita kurangi seminimal mungkin," katanya.

Bendahara Negara ini menambahkan, untuk mengurangi dampak negatif dari perekonomian global bisa diatasi dengan cara merancang APBN dan APBD secara serius. Tentu saja dalam hal ini tidak lepas dari kesejahteraan masyarakat, pemerataan, kesempatan kerja, dan pengurangan kemiskinan.

"Ekonomi yang semakin besar, didorong oleh kelas menengah yang semakin baik, kemiskinan yang semakin turun, perekonomian yang menciptakan kesempatan kerja itu adalah daya tarik investasi yang luar biasa," pungkasnya.

Seperti diketahui, dalam Rancangan Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2019 untuk disahkan menjadi Undang-Undang, target pendapatan negara dalam APBN 2019 sebesar Rp 2.165,11 triliun dan pagu belanja negara sebesar Rp 2.461,11 triliun.

Salah satu bagian penting dari belanja negara tersebut adalah Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), yang jumlahnya mencapai Rp 826,77 triliun. TKDD tersebut terdiri dari transfer ke daerah sebesar Rp 756,77 triliun dan dana desa sebesar Rp 70,0 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, dalam menyusun APBN 2019 pihaknya tidak main-main. Sebab sejumlah draft yang disodorkan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dilakukan dengan penuh kehati-hatian dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi global. [bim]

Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini