Sore ini, Menkeu Sri Mulyani dan Menteri Jonan gelar pertemuan dengan Freeport

Selasa, 24 Oktober 2017 13:50 Reporter : Anggun P. Situmorang
Sore ini, Menkeu Sri Mulyani dan Menteri Jonan gelar pertemuan dengan Freeport Konpers perpanjangan kontrak Freeport. ©2017 merdeka.com/muhammad luthfi rahman

Merdeka.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani membenarkan pemerintah akan melakukan pertemuan kembali dengan PT Freeport Indonesia terkait skema divestasi 51 persen saham perusahaan asal Amerika Serikat tersebut. Pertemuan tersebut rencananya akan dilakukan di Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) sore hari ini, Selasa (24/10).

"Iya (Nanti sore akan bertemu dengan pihak Freeport)," ujar Menteri Sri Mulyani saat ditemui usai memberi paparan dalam peringatan hari Oeang di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta.

Namun demikian, Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu tidak menjelaskan secara detail seperti apa pertemuan yang akan dilakukan tersebut. Dia mengatakan, Menteri ESDM Ignasius Jonan akan menjelaskan secara detail hasil diskusi usai melakukan pertemuan.

"Nanti Pak Jonan akan sampaikan (hasil pertemuan kedua belah pihak)," tandasnya.

Seperti diketahui, pemerintah dan PT Freeport tengah bernegosiasi mengenai skema divestasi 51 persen saham perusahaan asal Amerika Serikat tersebut. Kedua belah pihak belum menemui titik temu mengenai harga dan skema pelepasan.

Menteri Koordinator Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan, berkunjung ke Washington DC, Amerika Serikat (AS) dalam rangka pertemuan International Monetary Fund (IMF) dan Bank Dunia (World Bank) pada pekan lalu.

Dalam pertemuan tersebut, Luhut juga bertemu dengan Menteri Perdagangan AS Wilbur Louis Ross untuk membicarakan perihal perdagangan antara Indonesia-Amerika. Salah satunya, membahas mengenai hasil negosiasi Freeport di Indonesia.

"Dia (Wilbur Ross) tanya soal Freeport bagaimana. Saya jelaskan, saya sudah berkoordinasi dengan Menteri ESDM (Ignasius Jonan) dan Sri Mulyani (Menteri Keuangan). Jadi 51 persen saham itu tidak ada tawar menawar. Itu sudah jadi hak pemerintah Indonesia. Hanya prosesnya saja mungkin yang kita lakukan berapa lama. Apakah selesai 2019 atau 2021," kata Menko Luhut di Kantornya, Jakarta.

Selain itu, dia juga menegaskan bahwa pembangunan smelter sudah menjadi kewajiban Freeport. Sebab, hal ini sudah diatur dalam Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang diterima oleh PT Freeport Indonesia.

"Soal smelter tidak ada diskusi. Mengenai pengelolaan, begitu sudah 51 persen maka sepenuhnya ada di tangan Indonesia. Mereka (AS) tidak masalah," imbuhnya.

Luhut menambahkan, dirinya juga sempat bertemu dengan Presiden and CEO Freeport McMoRan Inc Richard C. Adkerson. Sayangnya, mereka tidak membicarakan soal Freeport secara spesifik.

"Saya ketemu Adkerson di UCIndo, tapi saya tidak bicara spesifik sama dia. Saya ketemu dan ngobrol soal Freeport ke Wilbur Ross. Dia tidak ada pertanyaan lagi kok ke saya," tegas Menko Luhut. [bim]

Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini