Merdeka.com - Kendati kereta cepat Jakarta-Bandung masuk dalam proyek infrastruktur strategis nasional yang tertuang dalam lampiran Peraturan Presiden (Perpres) nomor 3 tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional. Pemerintah tidak memberi jaminan terhadap proyek tersebut.

"Proyeknya banyak sekali dalam proyek-proyek strategis, tapi proyek dengan China-Indonesia dalam kereta api cepat, tidak ada sama sekali garansi pemerintah. Itu kan secara umum akan digaransi tapi tiap proyek ada masalah sendiri-sendiri. Masuk proyek strategis untuk mempercepat proyek itu, tanah, izin-izin daerah," ujar Staf Khusus Bidang Ekonomi Wakil Presiden, Sofjan Wanandi di Kempinski Hotel, Jakarta, Senin (1/2).

Sofjan menegaskan pemerintah China tidak perlu melakukan kecurangan dalam proyek tersebut. Alasannya, pemerintah Indonesia sudah mengetahui detail proyek tersebut.

"Kita tidak usah terlalu jauh. Kita juga tidak bodoh, tidak bisa di bodoh-bodohi, ditipu-tipu," kata dia.

Selain itu, kata Sofjan, pemerintah China selama ini dianggap sudah mensalahtafsirkan perjanjian proyek kereta cepat. Dia juga membenarkan jika pemerintah China meminta jaminan kepada Indonesia karena merasa khawatir di masa pemerintahan selanjutnya konsesi selama 50 tahun akan dipercepat menjadi 30 tahun.

"Penafsiran-penafsirannya disalah artikan mereka artikan ini kita artikan lain seolah ada garansi, tapi kita tidak beri garansi. Mereka ingin kalau ada perubahan policy dari pemerintah, dalam perjalanan proyek 50 tahun ini, mereka minta jaminannya. Gimana kalau berubah ini segala macam. Jadi masalahnya itu saja, minta jaminan, semua harus ambil resiko, tidak bisa semuanya begitu caranya," pungkas dia.