Soal Penyelundupan Harley Davidson, Garuda Indonesia Dituntut Denda Puluhan Juta

Sabtu, 7 Desember 2019 17:35 Reporter : Merdeka
Soal Penyelundupan Harley Davidson, Garuda Indonesia Dituntut Denda Puluhan Juta Budi Karya Sumadi. ©twitter.com

Merdeka.com - Sudah jatuh tertimpa tangga, ungkapan yang pas dialami PT Garuda Indonesia (Persero), setelah reputasinya dirusak oleh I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra alias Ari Askhara sebagai Direktur Utama Garuda Indonesia yang menyalahgunakan kewenangan jabatannya untuk menyelundupkan komponen Harley Davidson dan Sepeda Brompton.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, dari sisi Kementerian Perhubungan Garuda Indonesia telah melakukan pelanggaran tidak mendaftarkan Harley dan Brompton yang dibawa Airbus tipe 330-900 tersebut, dalam persetujuan terbang.Garuda Indonesia akan terkena denda senilai puluhan juta.

"Salahnya mereka itu karena barang itu tidak terdata dalam flight approval, itu ada ketentuannya," kata Budi, saat ditemui di Terminal Pulo Gebang, Jakarta, Sabtu (7/12).

Menurut Budi, sanksi yang dijatuhkan ke Garuda Indonesia karena membawa Harley dan Brompton selundupan adalah berupa denda, namun dia belum bisa menyebutkan besaran sanksinya.

"Kita melakukan denda terhadap mereka. Denda kira-kira puluhan juta," tuturnya.

Budi mengaku telah berkoordinasi dengan jajarannya di Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, untuk menentukan waktu penjatuhan sanksi ke Garuda Indonesia karena telah membawa Harley dan Brompton Ilegal.

"Saya akan koordinasikan dengan Dirjen Perhubungan Udara, saya sudah tegaskan pasti dendanya teman-teman yang melakukan," ujarnya.

Terkait dengan sanksi yang akan menjerat Ari Akhsara karena telah menyalahgunakan kewenangan jabatannya untuk menyelundupkan komponen Harley Davidson dan Brompton. Budi serahkan ke Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) karena di luar wewenangnya.

"Berkaitan dengan personal, satu berkaitan dengan pertanggungjawaban dengan korporasi tentunya yang akan mengevaluasi Kementerian BUMN, kalau ada hal di luar itu tentunya yang berhak melakukan itu adalah pertama kali dari Kementerian BUMN sebagai pemegang saham merah putih untuk melakukan tindakan selanjutnya," tandasnya.

Sumber: Liputan6

Reporter: Pebrianto Eko Wicaksono [did]

Komentar Pembaca

Merdeka.com sangat menghargai pendapat Anda. Bijaksana dan etislah dalam menyampaikan opini. Pendapat sepenuhnya tanggung jawab Anda sesuai UU ITE.

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini