Soal Kebutuhan Anggaran Penambahan Pimpinan MPR, Menkeu Tunggu Putusan Final
Merdeka.com - Partai Amanat Nasional (PAN) mengusulkan adanya penambahan kursi pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebanyak 10 orang. Dengan adanya penambahan tersebut, artinya pemerintah harus menyediakan anggaran yang lebih besar untuk gaji dan operasional.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani, mengatakan pihaknya belum mengkaji kebutuhan anggaran yang diperlukan apabila pimpinan MPR bertambah. "Kalau sudah ditetapkan kita akan lihat," ujarnya di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (20/8).
Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengatakan, sejauh ini pihaknya belum ada pembicaraan khusus dengan MPR. Kemenkeu masih menunggu keputusan pasti terkait penambahan tersebut.
"(Sudah ada pertemuan?) Bukan itu dulu, tapi kebijakannya dulu harus diputuskan, kebijakannya saja belum pasti, kita tunggu saja dulu. Kalau kebijakannya pasti kita akan bicarakan tahap berikutnya, supaya ada kepastian," jelasnya.
Askolani menambahkan, hingga kini belum ada permintaan penambahan anggaran MPR khusus. "Kan belum, nanti lihat saja, semua ada kebijakannya, kalau kebijakannya belum pasti jangan berandai-andai," jelasnya.
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Partaonan Daulay mengusulkan adanya penambahan kursi pimpinan MPR. Dia mengusulkan jumlah pimpinan ditambah menjadi 10 orang.
"Awal periode ini kan pimpinan MPR 5 orang. Setelah beberapa saat, diubah menjadi 8 orang. Tentu sangat baik jika pimpinan yang akan datang disempurnakan menjadi 10 orang dengan rincian 9 mewakili fraksi-fraksi dan 1 mewakili kelompok DPD. Soal siapa ketuanya, bisa dimusyawarahkan untuk mencapai mufakat," kata Saleh.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Segini Pensiunan yang Bakal Diterima Anggota DPR Usai Menjabat 5 Tahun
Mantan anggota DPR-RI berhak mendapatkan uang pensiun saat periode jabatannya selesai.
Baca SelengkapnyaPPP Belum Ambil Sikap Hak Angket Pemilu, Singgung Ketua DPR Puan Maharani di Luar Negeri
Kendati demikian, dia menghormati sikap dari fraksi di DPR yang telah menyatakan akan mendukung hak angket.
Baca SelengkapnyaIstana Jelaskan Alasan Rekrutmen ASN Besar-besaran Dibuka Jelang Pilpres 2024
Istana menjelaskan alasan pemerintah membuka rekrutmen calon aparatur sipil negara (CASN) besar-besaran pada tahun politik 2024.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
TKN soal Anies-Ganjar Beri Rapor Merah Kemenhan Era Prabowo: Tampil Politisi Tak Ngerti Pertahanan
TKN Prabowo-Gibran menilai Anies dan Ganjar tidak punya kapastitas untuk menilai hal tersebut.
Baca SelengkapnyaAnies Serahkan soal Hak Angket ke Pimpinan Parpol Koalisi
Sejauh ini Anies masih mengumpulkan bukti-bukti terkait dugaan kecurangan Pemilu.
Baca SelengkapnyaAnies Sulit Terobos 'Kandang Banteng'?
Menurut Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno, ada dua hal yang membuat AMIN tidak melakukan kampanye di Jawa Tengah.
Baca SelengkapnyaBansos Dibutuhkan Masyarakat Miskin, Tak Ada Kaitan dengan Pemilu
Masyarakat terkini itu sudah cerdas dan pandai memilah dan menjadi wewenang rakyat juga untuk memilih paslon tertentu.
Baca SelengkapnyaJanjikan Dana Abadi Pesantren, TKN Prabowo-Gibran Tak Ingin Santri Cuma Dijadikan Alat Kampanye
ebijakan dana abadi pesantren dimaksudkan agar para santri bisa terus berkembang dan terlibat dalam pembangunan industri ke depan.
Baca SelengkapnyaKesejahteraan TNI Diungkit dalam Debat Ketiga Capres, Berapa Gaji Anggota TNI Tahun Ini?
Anies Baswedan menyebut banyak prajurit TNI belum punya rumah, tapi Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto menguasai lahan 34.000 ha.
Baca Selengkapnya