Merdeka.com - Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira, mengingatkan pemerintah akan potensi timbulnya ketimpangan baru yang disebabkan oleh pemindahan ibu kota. Khususnya terkait pendapatan antara ASN di ibu kota baru dengan masyarakat sekitar.

"Kajian Indef, pemerataan jadi masalah karena sebenarnya ada gap pendapatan," kata dia, di Jakarta, Rabu (11/9).

Dia menjelaskan, jika menilik gaji ASN, maka akan terlihat adanya perbedaan dengan penghasilan masyarakat di sekitar ibu kota baru. "Pertama kita jelaskan PNS adalah sebagian besar adalah kelas menengah atas dan rata-rata upah minimumnya kan di atas UMR apalagi dari UMR Jakarta mereka pasti sebagian besar sudah di atas," urai Bhima.

"Sementara kita lihat penduduk asli yang tinggal di ibu kota baru itu penduduk lokal di Kalimantan itu sebagian besar kerja di komoditas di sawit, tambang batubara, yang sekarang kondisinya ada harga komoditas rendah sehingga menekan pendapatan mereka," imbuhnya.

Dia mengatakan, apabila ibu kota dipindahkan, maka akan menimbulkan ketimpangan pendapatan antara ASN dengan masyarakat sekitar ibu kota baru. "Itu bisa menimbulkan ketimpangan nanti rasio gini bisa meningkat, bahkan selama pembangunan ibu kota itu akan meningkat juga rasio gini," ungkapnya.

Yang perlu dikhawatirkan, lanjut Bhima, terkait implikasi lebih jauh dari ketimpangan pendapatan tersebut. Salah satu dampak yang bisa muncul yakni masalah sosial seperti kriminalitas.

"Nah rasio yang meningkat ini otomatis apa sih yang dikhawatirkan itu dari ketimpangan baru kan kriminalitas, nah jadi masalah kita mau menghindari masalah pemerataan itu kurang merata padahal faktanya tingkat kemiskinan di Jakarta relatif rendah," ujar dia.

"Kalau kita lihat ibu kota baru nanti justru nanti masalahnya bisa jadi lebih pelik dibandingkan dengan kondisi Jakarta seperti sekarang gitu. Karena ini juga gula-gula baru semutnya berdatangan," tegas dia.