Merdeka.com - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meninjau implementasi kota baru dan kota cerdas (Smart City) di Korea Selatan. Smart City ini bisa menjadi contoh bagus untuk diterapkan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Lokasi pertama yang dikunjungi adalah Kota Khusus Otonom Sejong dan secara de facto merupakan Ibu Kota Administratif Korsel. Kota Sejong dibangun dengan filosofi desentralisasi dan pemerataan pertumbuhan.

Kota Sejong mulai dibangun sejak 2007 dan selesai pada 2019 yang disiapkan untuk mengatasi isu kesenjangan pembangunan antarwilayah yang terpusat di Kota Seoul. Kota ini menjadi model baru desentralisasi sesuai dengan era demokrasi untuk meningkatkan standar hidup masyarakat dengan konsep kota cerdas yang mengintegrasikan teknologi pada semua aspek kehidupan.

Menteri Basuki juga meninjau Kota Busan yang menjadi proyek percontohan pengembangan kota cerdas di Korsel selain Kota Sejong.

"Filosofi pembangunan Busan Eco Delta Smart City adalah menjadikan sebuah kota global, yang inovatif dan berkembang di mana alam, manusia, dan teknologi bertemu untuk kemajuan masa depan," kata Basuki dikutip keterangan resminya, Jumat (29/7).

Lokasi selanjutnya yang dikunjungi adalah pengembangan Kota Hijau Songsan yang merupakan pusat kota baru di wilayah Namyang-eup dan Songsan-myeon di Hwaseong, Gyeonggi-do, Korsel yang ditargetkan selesai pada tahun 2022.

Terakhir, Menteri Basuki melihat langsung Kota Baru Songdo yang merupakan Distrik Bisnis Internasional di Korsel. Kota tersebut dikembangkan di atas lahan seluas 600 hektare dari total wilayah seluas 1.500 hektare di sepanjang tepi laut Incheon. Songdo menjadi pintu gerbang ke Laut Asia Timur yang dirancang untuk hidup dan bekerja.

Songdo mengedepankan konsep kota keseimbangan yang memadukan perpaduan ideal antara hunian, lingkungan budaya, bisnis, ritel, dan rekreasi. Songdo dirancang sebagai kota ramah pejalan kaki, dengan jalan yang dapat dilalui pejalan kaki, emisi 70 persen lebih rendah, ruang hijau 40 persen, dan kota yang mendorong hidup aktif, demikian pernyataan Kementerian PUPR.

Kementerian PUPR akan memulai pembangunan fisik infrastruktur di IKN, Kalimantan Timur pada tahun ini. Pembangunan Ibu Kota pengganti Jakarta yang membutuhkan biaya keseluruhan sebesar Rp466 triliun itu ditargetkan selesai pada 2045.