Merdeka.com - Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas, Wisnu Prabawa Taher mengatakan, harga gas masih menjadi persoalan yang belum bisa dituntaskan, penetapan harga dari hulu pun dituding menjadi penyebab mahalnya harga gas di kalangan konsumen.

Menurutnya, penetapan harga gas di sisi hulu sudah berdasarkan kontrak yang sudah disepakati antara penjual dan pembeli.

"Sekali lagi itu kan masalah kontrak antara penjual dan pembeli dan di dalam pembahasan itu ada kesempatan-kesempatan tertentu," kata Wisnu, di Jakarta, Selasa (5/11).

Menurut Wisnu, jika ‎terjadi perubahan harga jual gas dari sisi sumur, maka harus ditinjau kembali kontrak yang telah disepakati, sehingga perubahan harga tidak bisa dilakukan secara sepihak. "Jadi kalau ada yang naik, kita lihat dulu, sepakat seperti apa," tuturnya.

Dia mengungkapkan, saat ini rata-rata harga gas dari hulu berkisar di bawah USD 6 per MMbtU, harga gas sudah berdasarkan rencana kerja anggaran (Work Plan and Budget/WPNB) dan rencana pengembangan (Plan Off Development/POD) yang telah ditetapkan. Komponen pembentukan harga gas tersebut adalah biaya operasi pengembangan sumur.

"Yang pasti biaya pengembangan dan operasi. Dan itu semua kita kontrol. Ada WPNB, ada POD," ujar Wisnu.

Jika penurunan harga gas dilakukan dengan mengurangi pungutan bagian negara, SKK Migas tidak memiliki wewenang untuk mengambil keputusan tersebut. Sebab, hal ini merupakan keputusan regulator yaitu pemerintah.

"Itu kebijakan, itu harus dari kementerian. Tapi kan ada perintah dari pemerintah," tandasnya.

Reporter: Pebrianto Eko Wicaksono

Sumber: Liputan6.com