Merdeka.com - Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) memberikan peluang perusahaan golongan usaha kecil dan menengah (UKM) terlibat dalam industri hulu migas.

Kepala Divisi Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, SKK Migas, Erwin Suryadi mengatakan hal ini sesuai dengan revisi keempat Pedoman Tata Kerja (PTK) 007 mengenai Pengelolaan Rantai Suplai.

"Kami memberikan ruang kompetisi yang terbuka bagi UKM," kata Erwin di melalui keterangan resminya, Selasa (28/11).

Dia menambahkan, dalam beleid tersebut, proses tender yang hanya dapat diikuti oleh penyedia barang/jasa di provinsi wilayah Kontraktor KKS beroperasi adalah paket tender dengan nilai sampai dengan Rp 10 miliar atau USD 1 juta.

Untuk tender barang dan jasa dengan nilai lebih dari Rp 50 miliar atau USD 5 juta, perusahaan yang ikut wajib bekerja sama dengan usaha menengah setempat dengan cara sub kontrak sebagian pekerjaan.

Selain itu, SKK Migas juga berkomitmen meningkatkan penggunaan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) di industri hulu migas. Perhatian besar ini diharapkan tidak membuat pelaku bisnis di Indonesia terlena.

Penyedia barang dan jasa dalam negeri diminta untuk terus berbenah diri, sehingga dapat menghasilkan produk dengan kualitas dan harga yang bersaing dengan produk impor, serta memberikan pelayanan yang optimal bagi para Kontraktor KKS.

"UKM harus meningkatan kompetensi dan profesionalitas agar bisa bersaing. Kami siap memberikan asistensi melalui pelatihan peningkatan kapasitas," imbuhnya.

Meski demikian, waktu tender akan dibatasi guna memberikan kepastian bagi Kontraktor KKS maupun peserta tender. Adanya pembatasan waktu tender, Kontraktor KKS dapat memprediksi kapan waktu pelaksanaan tender harus dilakukan, sehingga sesuai dengan jadwal operasi di lapangan.

Bagi peserta tender, pembatasan ini akan memberikan kepastian dalam setiap tender dan investasi yang akan dilakukan untuk mendukung industri hulu migas. "Diharapkan aturan ini dapat membuat semakin menariknya industri hulu migas Indonesia," pungkas Erwin.