Sinkronisasi Anggaran Pusat dan Daerah Jadi Tugas Berat Sri Mulyani
Merdeka.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui sinkronisasi anggaran antara pemerintah pusat dan daerah menjadi tantangan berat bagi kementeriannya dan juga Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Sebab, butuh proses panjang untuk menemui kesepakatan antara kedua pihak untuk menentukan anggaran.
Dia mencontohkan, untuk menentukan anggaran Bappenas sendiri telah melakukan musyawarah rencana pembangunan (musrembang) daerah. Belum lagi ada juga musrembang pusat serta dokumen penganggaran. Kemudian Kementerian Lembaga (K/L) sendiri telah mendesain perencanaan penganggarannya.
"Mempertemukan mereka adalah suatu pekerjaan 1 tahun anggaran itu luar biasa. Jadi untuk 2021 kita mulai Februari lalu, melakukan itu tadi. Karena kena covid pasti akan ada disrupsi. Namun kita coba untuk melakukan," kata dia di Ruang Komisi XI DPR RI, Jakarta, Selasa (23/6).
Untuk itu, Kementerian Keuangan dan Bappenas menerapkan kebijakan, di mana K/L di pusat tidak akan diizinkan untuk mengajukan penganggaran program jika tidak mendapatkan tanda tangan dari pemerintah daerah atau masyarakat yang menjadi sasaran dari program tersebut.
"Sekarang tidak boleh K/L menganggarkan kalau sampai masyarakat atau daerahnya tidak menerima," ujar dia.
Sebelumnya, berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sering muncul banyak KL meminta anggaran yang kemudian itu digunakan untuk diserahkan kepada masyarakat atau pemerintah daerah. Namun pada saat diserahkan, pihak daerah tidak mau menerima karena tidak sesuai kebutuhan.
"Ini sering muncul. Umpamanya suatu kementerian buat infrastruktur, sudah jadi mau diserahkan ke pemda, tapi pemda bilang tidak butuh. Ini menimbulkan satu persoalan, di BPK juga sudah disampaikan beberapa temuan mengenai berbagai belanja ke masyarakat atau pemda yang ternyata tidak sesuai atau tidak terlalu sinkron dengan kebutuhan masyarakat pemda. Sehingga ini merupakan hal yang perlu kita timbang," jelas dia.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Tambah Anggaran Bansos Pupuk, Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Blokir Uang Belanja K/L hingga Rp50 Triliun
Penambahan anggaran ini diperlukan seiring meningkatnya jumlah petani calon penerima pupuk subsidi.
Baca SelengkapnyaPengamat Yakin Sri Mulyani Tak akan Mundur dari Menkeu, Dampaknya Bisa Besar
Isu mundurnya Sri Mulyani dari Menteri Keuangan dinilai hanya ‘digoreng’ pihak tertentu
Baca SelengkapnyaAnies Kritik Pemerintah Kumpulkan Pemda Hanya Bahas Anggaran: Tak Pernah Urusan Stunting atau Ibu Hamil
Anies Baswedan mengungkapkan kendala kesejahteran rakyat (kesra) karena kurangnya sinergi antara pemerintah pusat dengan daerah.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Curhat ke DPR, Kepala OIKN Sebut Anggaran IKN Rp21,7 Miliar Diblokir Sri Mulyani
Bambang mengaku anggaran Badan Otorita Ibu Kota Nusantara tahun 2024 diblokir Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Baca SelengkapnyaPenjelasan Lengkap Sri Mulyani Soal Anggaran Perlindungan Sosial Tembus Ratusan Triliun
Anggaran Perlinsos tidak hanya dikelola oleh Kementerian Sosial.
Baca SelengkapnyaAnies: Kalimantan Butuh Pembangunan Sesuai Kebutuhan, Bukan IKN
Anies menilai IKN hanya menguntungkan pegawai pemerintah
Baca Selengkapnya5 Fakta Masjid Istiqlal yang Tidak Banyak Orang Tahu
Lima fakta Masjid Istiqlal yang tidak banyak orang tahu
Baca SelengkapnyaAkhirnya Sri Mulyani Buka Suara Soal Sumber Anggaran Bansos Pangan dan BLT Jelang Hari Pencoblosan
Berbagai program bansos pemerintah baik yang diumumkan Presiden Jokowi atau beberapa menteri akan dilakukan evaluasi berkala.
Baca SelengkapnyaSoal Pembangunan IKN, Anies Lebih Pilih Perbaiki Jalan dan Kelas Rusak di Kalimantan
Anies menilai dana yang dipakai untuk membangun IKN akan sangat bermanfaat ketika dipakai untuk membangun ruang kelas hingga jalan rusak di Kalimantan
Baca SelengkapnyaHasto Ungkap Ada Upaya Anggaran Setiap Kementerian Dipotong 5 Persen Demi Elektoral
Anggaran tersebut dipotong guna memenuhi kebutuhan penyediaan Bansos.
Baca Selengkapnya