Merdeka.com - Jaksa Agung, M Prasetyo mengeluhkan rendahnya anggaran yang diberikan oleh pemerintah kepada Kejaksaan Agung sebagai salah satu lembaga penegak hukum di Indonesia. Padahal, Kejaksaan Agung cukup banyak menangani kasus perkara.

"Ini bukan curhat Bu Menteri (Sri Mulyani) untuk penegak hukum, kejaksaan adalah yang paling kecil mendapatkan jatah anggaran. Termasuk, bayangkan kami dituntut menyelesaikan kasus-kasus korupsi kadang kadang. Dan setiap tahun kejaksaan ini hanya mendapat jatah 1 perkara," ujarnya di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Rabu (14/3).

Namun demikian, Prasetyo mengatakan, pihaknya tetap berusaha menyelesaikan tanggungjawab yang diberikan. "Ini yang kita hadapi sekarang. Tapi bagaimana pun, dapat kita bekerja semaksimal mungkin dalam keberlangsungan bangsa dan negara kita," jelasnya.

Di tempat yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pihaknya akan segera mengkaji kembali porsi anggaran yang diterima oleh Kejaksaan. Menurutnya, pemberian anggaran yang memadai harus sesuai dengan fungsi strategis masing-masing institusi.

"Tadi di awal Pak Jaksa Agung menyindir saya, bahwa anggaran di Kejaksaan tidak meningkat. Nanti saya akan perhatikan secara benar. Tentu ini tujuannya adalah untuk memberikan suatu reward sesuai dengan fungsi strategis masing masing institusi," jelasnya.

"Karena yang sering saya mendapat argumen yang cukup valid adalah kepolisian dan kejaksaan membandingkannya dengan KPK. jadi dalam hal ini sama sama penegak hukum namun juga sama sama memiliki keinginan menciptakan Indonesia yang baik," tambahnya.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut menambahkan, pihaknya akan menyesuaikan pengalokasian anggaran untuk Kejaksaan dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Kami akan melihat dengan kemampuan APBN untuk menciptakan suasana yang profesional dan adil. Sehingga seluruh institusi penegak hukum yang sangat penting bagi Indonesia dan ekonomi menjadi institusi yang memiliki kinerja yang baik," tandasnya.