Merdeka.com - Ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) Provinsi DKI Jakarta Shafruhan Sinungan menyambut baik keputusan Pemprov DKI yang mencabut syarat wajib surat izin keluar masuk (SIKM) bagi pengguna transportasi umum jarak jauh. Mengingat SIKM selama ini dinilai menyulitkan pengguna transportasi darat untuk bepergian.

Selain itu, penghapusan SIKM juga diyakini dapat mendongkrak tingkat okupansi angkutan darat, khususnya bus antarkota antarprovinsi (AKAP) hingga 50 persen. Sebab, tanpa SIKM masyarakat lebih mudah untuk berpergian.

"Kita apresiasi lah penghapusan SIKM ini. Selama ini kan (SIKM) dinilai memberatkan. Maka, kita harapkan tingkat okupansi akan naik secara bertahap sampai 50 persen. Karena kan pengguna jadi lebih mudah sekarang," ujar dia saat dihubungi Merdeka.com, Selasa (21/7).

Shafruhan menjelaskan, tidak semua pengguna mempunyai akses dan waktu yang memadai untuk mengurus pembuatan SIKM. Kemudian syarat yang dibutuhkan dalam pembuatan SIKM dianggap tidak mudah.

Imbasnya pengguna menjadi kesulitan dalam mengakses layanan transportasi umum di tengah pandemi Covid-19. Khususnya bagi pengguna yang berpergian untuk keperluan mendesak.

Sedangkan, saat ini cash flow perusahan angkutan darat hampir seluruhnya telah mengering, karena sejak Maret lalu tingkat okupansi terus menurun akibat kekhawatiran masyarakat akan penularan virus Covid-19 di transportasi umum. Ironisnya pelaku usaha di sektor ini harus menanggung biaya perawatan masing-masing armada yang tidak murah.

"Bisa dibayangkan beban anggota kami dalam situasi seperti ini," imbuh dia.

Untuk itu, dia berharap dengan tanpa SIKM jumlah pengguna transportasi umum darat akan meningkat tajam, karena masyarakat dapat lebih mudah untuk berpergian. "Sekarang orang mau naik angkutan kita bisa lebih mudah. Pastinya okupansi juga kan meningkat," tandasnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo membenarkan sudah tidak ada pemeriksaan surat izin keluar masuk (SIKM) di sejumlah lokasi di Jakarta sejak Selasa (14/7). Dia mengimbau agar masyarakat dapat mengunakan JakCLM (corona likelihood metric), yang dapat diakses melalui aplikasi JAKI milik Pemprov DKI Jakarta.

"Kemudian warga yang ada di Jakarta wajib menginstal aplikasi CLM," kata Syafrin saat dikonfirmasi Liputan6.com, Rabu (15/7).