Merdeka.com - Polemik harga gas industri yang menuai protes dari pengusaha, akan diputuskan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dalam sidang kabinet, Kamis (28/6). 

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Evita Legowo memberikan sinyal jika pemerintah akan merevisi harga gas yang ditetapkan Perusahaan Gas Negara (PGN). "Tunggu aja, orang aku engga mau mendahului Pak Menteri Jero Wacik yang lagi sidang kabinet," ujarnya di Jakarta, Kamis (27/6). 

Evita masih bungkam saat ditanya wartawan harga yang akan ditetapkan oleh pemerintah. "Pokoknya saya engga mau ditanya itu, udah tunggu aja, aku takut salah," katanya.

Sebelumnya, PGN menaikkan harga gas industri menjadi USD 10,2 per mmbtu. Kenaikan harga gas industri yang dilakukan semenjak 15 Mei 2012, diklaim PGN untuk nombok subsidi bahan bakan minyak (BBM) yang tidak jadi naik pada tahun ini. Pemerintah mengambil menaikkan harga gas di hulu untuk memperoleh lebih banyak pendapatan yang digunakan untuk subsidi BBM.

“Jadi yang utama adalah pemerintah membutuhkan tambahan negara mengurangi subsidi BBM. Pemerintah kan pendapatannya dari sektor hulu selain pajak dan sebagainya dari PGN. Kita hanya mengikuti pemerintah, sebagai bagian pemerintah,”  ujar Direktur Utama Perusahaan Gas Negara (PGN) Hendi Priyo Santoso saat konfrensi pers di Hotel Dharmawangsa, Jakarta, Minggu (24/6).