Siapa yang berhak jadi birokrat?

Merdeka.com - Setelah usai menjalani tes tertulis pegawai negeri sipil dua pekan lalu (8/9). Pekan ini (19/9), pemerintah akan mengumumkan peserta yang lolos menjadi pegawai negeri.

Paling tidak, 41 instansi pemerintah membuka lowongan dengan jumlah kursi yang diperebutkan 11.552 calon birokrat, yang tersebar pada 20 instansi pusat sebanyak 8.815 CPNS, dan 2.344 CPNS untuk 21 pemerintah daerah.

Lantas siapa yang berhak mengisi kursi birokrat? Bagi mereka yang melamar pekerjaan teknis, masih ada satu sesi wawancara yang dilakukan beberapa kementerian. Namun, tes wawancara CPNS hanya akan difokuskan pada kemampuan teknis bukan pada nilai subjektif seperti agama, tempat tinggal atau keadaan orang tua.

"Tes kompetensi bidang keahlian teknis ini wewenang instansi. Tapi jangan subjektif," ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Azwar Abubakar ketika ditemui di kantornya, Jakarta, Senin (17/9).

Kementerian atau daerah yang tidak melakukan wawancara keahlian khusus, pihaknya akan langsung proses pemberkasan. Tes kompetensi bidang akan dilakukan 20 sampai 21 September. Tes akan dilakukan dengan melihat pada nilai ambang batas sesuai dengan keputusan instansi.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi memberikan indikator yang berhak menyandang status birokrat, pada tahun ini, dilihat dari beberapa indikator diantaranya kepribadian, intelegensia atau kecerdasan umum serta wawasan kebangsaan.

Dari sekitar 165.000 orang yang ikut tes tertulis, hanya sekitar 11 ribuan peserta yang akan lolos dengan sistem berupa nilai passing grade kelulusan. "Dipilih berdasarkan urutan tertinggi mana yang berhak. Ini seperti di Kementerian Hukum dan HAM," kata Azwar.