Merdeka.com - Ironis, beras miskin (raskin) yang sejatinya menjadi penolong warga dengan tingkat ekonomi rendah memenuhi kebutuhan kesehariannya, justru menjadi alat memperkaya atau mensejahterakan segelintir orang saja. Jatah raskin sering kali dikebiri hanya untuk keuntungan sejumlah orang.

Hasil penelusuran menemukan beberapa kasus menunjukkan bagaimana jatah raskin ini semakin mengecil karena ulah sejumlah oknum. Seperti raskin yang akan disalurkan ke wilayah Kabupaten Gorontalo pada medio Juli tahun lalu. Diduga raskin dicuri oleh buruh truk pengangkut bahan kebutuhan pokok itu sendiri. Akibatnya, ukuran jatah beras bersubsidi itu berkurang.

Sementara di Bandung, Kejaksaan Negeri (Kejari) Bandung menetapkan dua pejabat Bulog, NS dan M sebagai tersangka dalam dugaan keterlibatan dalam kasus tindak pidana korupsi penyalahgunaan operasional beras miskin Badan Urusan Logistik (Bulog) 2008-2010 sebesar Rp 5 miliar. Modus yang dilakukan tersangka yakni dengan cara memotong biaya operasional dengan besaran berbeda untuk kepentingan pribadi. Hal ini membuat jatah raskin yang terdistribusi semakin kecil.

Anggota Komisi IV DPR Ian Siagian juga mengungkapkan, di Pekanbaru, masyarakat yang menerima beras miskin hanya 7 Kg per rumah tangga sasaran (RTS). "Penyaluran ini menyalahi aturan yang telah ditetapkan di inpres yaitu 15 kg per RTS. Tapi di Pekanbaru kotanya masyarakat hanya menerima 7-10 kg per RTS," ucap Ian saat rapat dengan Perum Bulog di Gedung DPR, kemarin.

Menanggapi ini, Direktur Utama Bulog, Sutarto Alimoeso berjanji akan menindaklanjuti temuan tersebut. Dia menjelaskan tugas Bulog saat ini hanya menyalurkan beras miskin sampai titik distribusi. Sementara penyaluran ke rakyat miskin merupakan tugas pemerintah daerah.

Meski demikian, dia menyebutkan bahwa di Bulog ada tim penyidik mulai dari tingkat provinsi hingga tingkat daerah. Sejauh ini, dia mengaku belum menerima laporan ketidakberesan penyaluran beras miskin.

"Kami akan selidiki dan kami akan berkoordinasi. Kalau ini terjadi di level Bulog akan kami tindak tegas. Kalau kita menemukan kita ungkap di level tersebut. Begitu sampai di titik distribusi dan titik bagi ini menjadi tugas pemerintah daerah. Namun kami ada tim kabupaten dan tim itu melakukan pengawasan," jelas Sutarto.

Sutarto tidak memungkiri adanya kejadian semacam ini. Dia selalu meminta agar penyaluran beras miskin diatur by name by address. Jadi penerima beras miskin akan didata dan diberikan kartu sehingga memberikan kemudahan dalam penyaluran.

Aturan pemberian kartu ini juga tidak kunjung selesai dibahas dan belum bisa diterapkan dalam waktu dekat. Dia mengaku, saat ini pembuatan kartu penerima beras miskin ini masih terus digodok. "Sekarang sedang jadi pilot project adanya penggunaan kartu, yang berhak menerima menggunakan kartu. Data langsung dari tim ke Pemda yang kemudian disampaikan ke kami," jelasnya.

Praktik pencurian raskin ini juga diakui oleh Wakil Presiden Boediono. Boediono menyesalkan jatah yang seharusnya 15 kilogram untuk penduduk miskin implementasinya rata-rata hanya lima kilogram yang diterima.

Boediono menduga jatah beras itu saat sampai di tingkat pemerintah terbawah atau pedesaan kemudian mengalami pemotongan karena berlaku sistem bagi rata yang diterapkan kepala desa atau dusun.

"Tampaknya ada kecenderungan sistem bagi rata. Kalau seperti ini tentu merugikan kelompok masyarakat yang benar-benar miskin," katanya.

Menurutnya persoalan ini juga dipicu akibat tidak adanya transparansi pendataan yang disosialisasikan hingga level masyarakat bawah. Boediono mendesak para kepala daerah mendukung langkah pembagian raskin yang tepat sasaran. Pasalnya, rumah tangga miskin selama ini pengeluaran terbesarnya hanyalah untuk membeli beras.

"Kepala desa juga sebagai ujung tombak mendukung langkah ini," ujarnya.