Siap-Siap, Masyarakat Harus Pakai KTP Saat Beli Minyak Goreng Curah
Minyak goreng curah. ©Liputan6.com/Angga Yuniar
Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, meski kebijakan larangan sementara ekspor minyak goreng dan bahan baku minyak goreng dicabut, pemerintah tetap menjamin ketersediaan bahan baku minyak goreng.
Salah satunya, pemerintah akan menggunakan sistem pembelian minyak goreng curah menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk menjamin pasokan minyak goreng.
"Distribusi pasar juga akan menggunakan sistem pembelian yang berbasis KTP," kata Airlangga dalam konferensi pers secara daring di Jakarta, dikutip Antara, Jumat (20/5).
Pemerintah juga menerapkan aturan domestic market obligation oleh Kementerian Perdagangan dan domestic price obligation yang mengacu pada kajian BPKP. Jumlah Domestic Market Obligation (DMO) dijaga pada jumlah 10 juta ton minyak goreng yang terdiri dari 8 juta ton minyak goreng pasokan dan sebagai cadangan sebesar 2 juta ton .
"Kementerian Perdagangan akan menetapkan jumlah besaran DMO. DMO akan atau harus dipenuhi masing-masing produsen, serta mekanisme untuk memproduksi, dan mendistribusikan minyak goreng kemasan rakyat secara merata dan tepat sasaran," imbuhnya.
Dia menegaskan produsen yang tidak mau menerapkan DMO ataupun tidak mendistribusikan kepada masyarakat yang ditetapkan oleh pemerintah akan diberikan sanksi sesuai dengan aturan yang ditentukan. Pemerintah akan terus memantau pasokan dan pendistribusian minyak goreng sehingga target pembelian bisa tepat sasaran.
"Ketersediaan pasokan akan terus dimonitor melalui aplikasi digital yang ada di Kementerian Perindustrian atau sering disebut dengan sistem SIMIRAH," tuturnya.
Adapun untuk menjamin ketersediaan volume bahan baku minyak goreng, pemerintah akan menerbitkan kembali pengaturan pasokan dan pengendalian harga yang secara teknis akan diatur lebih lanjut oleh Kementerian Perdagangan.
Sedangkan untuk menjamin pembelian TBS dari petani dengan harga yang wajar akan ditetapkan peraturan yang melibatkan pemerintah daerah. "Dan tentunya bagi para perusahaan ini diharap agar bisa membeli CPO ataupun perusahaan CPO membeli TBS dari petani pada tingkat harga yang wajar," tandasnya. [azz]
Baca juga:
Ikappi Sebut Minyak Goreng Curah Masih Langka Meski Ekspor CPO Dilarang
Jokowi Buka Lagi Ekspor Minyak Sawit, DPR Nilai Moratorium Merugikan Petani Kecil
Soal Pencabutan Ekspor CPO, Pemerintah Dinilai Gagal Kendalikan Harga Minyak Goreng
Presiden Jokowi Buka Keran Ekspor Minyak Goreng
Blusukan ke Bogor, Jokowi Tinjau Harga Minyak Goreng di Pasar dan Bagikan Bansos
Stafsus Erick Thohir: Program MigorRakyat Sasar 40 Juta Masyarakat Miskin
Topik berita Terkait:
Komentar Pembaca
Be Smart, Read More
-
Ini Detail Besaran Gaji ke-13 Diterima Jokowi dan Maruf Amin
Sekitar 1 Jam yang lalu -
Ekspansi Hingga Dubai, BSI Raih Progressive International Market Expansion
Sekitar 2 Jam yang lalu -
Selama 6 Bulan, PPS Diikuti 247.000 WP dan Ungkap Harta Sebanyak Rp594,82 Triliun
Sekitar 2 Jam yang lalu -
Daftar Lengkap Harga BBM Pertamina dan Shell per Juli 2022
Sekitar 3 Jam yang lalu -
Membongkar Strategi BUMN Capai Swasembada Gula Konsumsi di 2025
Sekitar 4 Jam yang lalu -
Penyerapan Anggaran Perlindungan Sosial Rp188 Triliun di Semester I-2022
Sekitar 5 Jam yang lalu -
Momentum Bersejarah, Persetujuan Kemitraan RI-UEA Tingkatkan Ekspor ke Timur Tengah
Sekitar 6 Jam yang lalu -
Naik Hampir 5 Kali Lipat, Pendapatan Bakrie Telecom Group Capai Rp52 Miliar di 2021
Sekitar 7 Jam yang lalu -
Bank Dunia Setuju Bentuk Cadangan Dana Kesehatan Global Khusus Tangani Pandemi
Sekitar 7 Jam yang lalu -
Pemerintah Beri Sinyal Relaksasi Kebijakan Ekspor CPO dan Perbaiki Harga TBS Petani
Sekitar 8 Jam yang lalu -
Oleh-Oleh Jokowi dari Rusia, Kereta untuk Ibu Kota Baru Hingga Industri Nuklir
Sekitar 9 Jam yang lalu -
Menko Luhut Klaim Harga Minyak Goreng Curah di Jawa-Bali Sesuai HET, Rp14.000/Liter
Sekitar 9 Jam yang lalu -
4 Salah Kaprah Warga Soal Pendaftaran Beli Pertalite dan Solar di MyPertamina
Sekitar 13 Jam yang lalu -
Sri Mulyani Beri Dukungan Moril ke Istri Tjahjo Kumolo: Semoga Diberi Kesabaran
Sekitar 22 Jam yang lalu -
Mengenang Menteri PAN RB Tjahjo Kumolo, Sosok Kakek yang Hangat dan Dekat dengan Cucu
Sekitar 1 Hari yang lalu -
Sekitar 2 Minggu yang lalu -
Cerita Reshuffle Kabinet Jokowi
Sekitar 2 Minggu yang lalu -
Sekitar 2 Minggu yang lalu -
Luhut Bongkar Rahasia, Kisah di Balik Jokowi Sering Merotasinya Sebagai Menteri
Sekitar 1 Minggu yang lalu -
Momen Jokowi Lupa Sapa Zulkifli Hasan dan Hadi Tjahjanto di Sidang Kabinet Paripurna
Sekitar 1 Minggu yang lalu -
Sekitar 2 Minggu yang lalu
-
Cerita Reshuffle Kabinet Jokowi
Sekitar 2 Minggu yang lalu -
Indonesia dan UAE Sepakati IUAE-CEPA, Ini Isinya
Sekitar 22 Jam yang lalu -
Jokowi Bertemu Presiden MBZ di Istana Al Shatie
Sekitar 23 Jam yang lalu -
Alasan Jokowi Tak Pernah Pakai Rompi Antipeluru saat Kunjungi Negara Perang
Sekitar 1 Hari yang lalu -
Momen Hangat Pertemuan Jokowi dan Putin di Istana Kremlin
Sekitar 1 Hari yang lalu -
Update Kasus Covid-19 Hari Ini per 2 Juli 2022
Sekitar 1 Jam yang lalu -
Peneliti Jurnal Lancet: Covid-19 Kemungkinan Berasal dari Laboratorium AS
Sekitar 13 Jam yang lalu -
WNA Jadi Salah Satu Penyebab Kenaikan Kasus Covid-19 di Bali
Sekitar 23 Jam yang lalu -
Update Kasus Covid-19 Hari Ini 1 Juli 2022
Sekitar 1 Hari yang lalu -
CEK FAKTA: Tidak Benar Kasus Positif Covid-19 Sengaja Dinaikkan Jelang Iduladha
Sekitar 1 Hari yang lalu -
Kasus Covid-19 Kian Terkendali, Belanja APBN Sektor Kesehatan Lebih Hemat
Sekitar 1 Hari yang lalu -
Korea Utara Sebut Wabah Covid Muncul Setelah Warga Sentuh "Benda Alien"
Sekitar 1 Hari yang lalu -
Kasus Covid-19 Meningkat, Pemerintah Ketatkan Aturan Masker di Luar Ruangan
Sekitar 1 Hari yang lalu -
Lelah dengan Lockdown, Miliarder Video Game China Ingin Pindah ke Negara Lain
Sekitar 1 Hari yang lalu -
Covid-19 Melonjak Lagi di Depok, Kasus Harian Lampaui 100
Sekitar 1 Hari yang lalu -
Menghapus Subsidi BBM yang Tinggal Janji
Sekitar 2 Hari yang lalu -
Harga BBM Shell Kembali Naik, Bagaimana dengan Pertamina?
Sekitar 4 Minggu yang lalu -
MPR Bandingkan Ketidakadilan terhadap Rusia dengan Israel yang Jajah Palestina
Sekitar 1 Jam yang lalu -
PKS: Terobosan Jokowi Mendamaikan Rusia-Ukraina Harus Diikuti Negara Lain
Sekitar 4 Jam yang lalu
Advertisement
Advertisement
Rekomendasi
Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami