Merdeka.com - Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan uji materi mengenai ketentuan larangan perkawinan pegawai dalam satu perusahaan yang diatur dalam Undang-undang Ketenagakerjaan.

Direktur Bursa Efek Indonesia (BEI), Tito Sulistio menganggap larangan menikah dengan rekan satu perusahaan sama saja pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Hal itu juga dia contohkan di beberapa negara ketika mencari pegawai dengan memberikan persyaratan.

"Gue pernah baca mengenai HAM. Kamu kalau nyari kerjaan di beberapa negara kamu enggak boleh mengatakan saya cari umur segini, laki perempuan, pendidikan apa? Itu melanggar HAM. Itu prinsip," ujar Tito kepada wartawan di Bali, Jumat (15/12) malam.

Menurutnya, pernikahan dengan rekan kerja mestinya diperbolehkan. Asalkan pasangan itu berbeda divisi.

"Boleh (menikah satu kantor), tapi tidak boleh di tempat yang bisa berhubungan. Karena kalau enggak bisa berkoalisi. Misal kamu bagian riset, ini bagian ini, kan enggak boleh tahu. Jangan bikin gitu dong, bagus-bagusan dong. Tapi suami kamu ngomong terus kamu tulisnya bagus padahal independen," katanya.

Dia mengatakan, di BEI sendiri ada banyak pegawai menikah satu perusahaan. Di mana akhirnya salah satu harus keluar dari perusahaan.

"Ada, udah banyak yang keluar, banyak yang kawin antar bursa dan yang keluar banyak," ucapnya.

Dengan adanya keputusan ini, maka Tito pun bakal menerapkan aturan apabila terdapat anak buahnya yang menikah antar bursa. "Kalau keputusan MK mana berani saya melawan," tandasnya.