Siang ini, SBY dikabarkan akan umumkan nasib Inalum
Merdeka.com - Pengumuman pengambilalihan PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) yang sedianya dilakukan pagi ini oleh tim perunding batal dilakukan. Pasalnya, ketua tim Menteri Perindustrian MS Hidayat bersama Menteri Keuangan Chatib Basri dan Menteri BUMN Dahlan Iskan diminta untuk menemui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk melaporkan perkembangan terakhir pengambilalihan Inalum terlebih dulu.
"Kondisinya, karena harus lapor ke Presiden, mungkin dikhawatirkan ada arahan baru dari Pak SBY, jadi pengumumannya ditunda sampai sore nanti," ujar Kepala Bidang Humas Kementerian Perindustrian Feby Setiyono, di Jakarta, Jumat (1/11).
Menurutnya, pengumuman pengambilalihan Inalum akan dilakukan sendiri oleh Presiden SBY dengan didampingi tim perunding di Istana Negara, pukul 15.00 WIB.
Seperti diberitakan, pemerintah Indonesia dan konsorsium Nippon Asahan Alumunium (NAA) Jepang masih menunda penandatanganan kesepakatan pengambilalihan Inalum. Berdasarkan master agreement tentang pembentukan PT Inalum yang diteken keduanya pada pada 7 Juli 1975 disebutkan bahwa lama kontrak dalam pengembangan pembangkit listrik dan proyek Asahan berjangka waktu 30 tahun, terhitung sejak 1 hingga 31 Oktober 2013.
Setelah tanggal itu, Inalum sepenuhnya harus beralih ke tangan Indonesia. Saat ini, kepemilikan Inalum masih terbagi antara pemerintah Indonesia 41,12 persen dengan NAA 58,88 persen.
Pemerintah menyiapkan uang untuk menebus Inalum sebesar USD 558 juta atau setara Rp 6,14 triliun (kurs Rp 10.000 per USD). Itu berdasarkan proyeksi valuasi aset Inalum yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) per 31 Maret 2013.
Pihak NAA meminta uang tebusan itu ditentukan langsung tanpa melewati proses audit. Sementara, pemerintah masih memerlukan audit untuk menentukan jumlah dana yang pasti untuk menebus Inalum.
"Karena dasarnya proyeksi, kemarin kan kita ajukan USD 558 juta, sekarang masih tahun berjalan. Maka, untuk kinerja tujuh bulan berikutnya harus riil dong. Dengan koreksi-koreksi oleh BPKP, mestinya harganya masih bisa turun," kata Kepala BPKP Mardiasmo.
Sebagai gambaran, dalam rencana kerja Inalum, disebutkan bahwa tahun ini akan ada penurunan penjualan alumunium, menjadi hanya USD 553 juta. Ini membuat laba bersih perusahaan pengolah ingot dan alumina terbesar Asia Tenggara itu ikut turun menjadi USD 96 juta akhir tahun nanti.
Selepas beralih ke tangan pemerintah, kendali Inalum sementara berada di tangan Kementerian Keuangan. Status perusahaan itu menjadi BUMN.
(mdk/yud)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Perludem Serahkan Revisi Angka Ambang Batas Parlemen ke Pembentuk UU: Harus Ada Hitungan Rasional
Dengan adanya revisi, diharapkan suara rakyat tidak terbuang sia-sia.
Baca SelengkapnyaJamuan Minggu Malam: NasDem Bilang Jokowi yang Undang, Istana Sebut Surya Paloh yang Minta
Belum diketahui apa pembicaraan antara Surya dengan Jokowi dalam pertemuan itu.
Baca SelengkapnyaPenyaluran Kerap Tak Tepat Sasaran, BBM Subsidi untuk Nelayan Bakal Dihapus?
Ini tanggapan Menteri Trenggono soal penghapusan BBM subsidi untuk nelayan.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Tak Terima Sikap Surya Paloh, Relawan Turunkan Bendera NasDem di Markas Pemenangan AMIN
Bendera milik Partai NasDem yang berada di halaman Markas Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) diturunkan oleh relawan.
Baca Selengkapnya6 Februari Peringati Hari Anti-Sunat Wanita Sedunia, Ini Sejarahnya
Peringatan ini menjadi bagian dari upaya PBB untuk menghapuskan pemotongan kelamin perempuan.
Baca SelengkapnyaJelang Sidang Perdana Sengketa Pilpres, Cak Imin Minta Doa ke Relawan
Cak Imin berharap agar Tim Hukum Nasional (THN) AMIN bisa sukses dalam sidang sengketa tersebut.
Baca SelengkapnyaSederet Pasal yang Dilanggar Firli Bahuri hingga Dijatuhi Sanksi Etik Berat
Firli dianggap melanggar tiga pasal sekaligus karena bertemu Syahrul Yasin Limpo.
Baca SelengkapnyaBawaslu Ingatkan Menteri Jadi Tim Kampanye Hati-Hati Dalam Tugas Kenegaraan
Bagya mengakui teguran itu sudah disampaikan ke Presiden. Namun, Bagya enggan menjelaskan teguran itu.
Baca Selengkapnya