Merdeka.com - Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Fadel Muhammad sepakat dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan soal penghentian penenggelaman kapal asing oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Fadel menilai lebih baik kapal-kapal asing tersebut perbaiki dan diberikan kepada para nelayan.

"Waktu dulu saya jadi Menteri Kelautan dan Perikanan, itu cuma dua kapal saja yang dihancurkan, sisanya saya bagikan ke rakyat," katanya kepada merdeka.com, Rabu (10/1).

Politisi Partai Golkar ini mengaku saat menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, hanya dua kapal asing yang dihancurkan. Sementara sisanya, diperbaiki dan diberikan ke masyarakat.

Dia memberi masukan ke depan agar kapal-kapal asing yang berhasil ditangkap lebih baik di berikan kepada pemerintah kabupaten atau kota untuk diberikan kepada para nelayan. Hal itu menurutnya lebih bermanfaat ketimbang dihancurkan.

"Jadi sudah benar yang dibilang Pak Luhut dan Pak JK. Waktu zaman saya cuma dua kapal dan lainnya diperbaiki dan dikasih ke pemerintah kota atau kabupaten," katanya.

Sebelumnya, Wapres JK menilai bahwa kebijakan penenggelaman kapal pencuri ikan sudah cukup dilakukan. Menurutnya, kapal-kapal yang ditangkap dapat dilelang atau dipergunakan kembali, sehingga negara bisa mendapat pemasukan. Mengingat saat ini dibutuhkan kapal-kapal penangkap ikan.

"Cukup (penenggelaman kapal), tinggal supaya begini kita butuh kapal, jangan di lain pihak membeli kapal, di lain pihak banyak kapal yang nongkrong, kita kondisi begitu di sampaikan kepada Menteri Kelautan, kita butuh kapal, ekspor kita turun, ekspor ikan tangkap, di lain pihak banyak kapal nganggur," kata JK.

Sementara Menteri Luhut mengatakan, penenggelaman kapal sudah cukup dilakukan sehingga saat ini pemerintah seharusnya fokus meningkatkan produksi agar ekspor juga bisa meningkat. Dia juga meminta agar penangkaran dan budi daya perikanan bisa ditingkatkan demi mendorong volume ekspor.

Sesuai arahan Presiden Jokowi, dia ingin investasi termasuk di sektor perikanan bisa dilakukan dengan memperhatikan tiga syarat, yakni harus menggunakan teknologi ramah lingkungan, mempekerjakan tenaga kerja lokal dan harus bisa bergerak dari hulu ke hilir serta dilakukan transfer teknologi.

Menteri Susi pun angkat bicara. Susi menegaskan, penenggelaman kapal asing yang selama ini dilakukan untuk memutus mata rantai pencurian ikan di perairan Indonesia. Penenggelaman tersebut juga tercantum pada Undang-Undang Perikanan Nomor 45 Tahun 2009. Menurut Susi, penenggelaman kapal bukan semata-mata kehendak dari Presiden atau Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Menurutnya, kapal asing yang datang ke Indonesia jumlahnya mencapai ribuan. Menteri Susi menduga banyaknya kapal asing yang masuk karena ada kerja sama dengan beberapa oknum nakal di Indonesia. Sebab hal tersebut tak mungkin terjadi apabila tidak saling kerja sama.

Dia mengaku bahwa menghentikan pencurian ikan itu tidak mudah. Namun dirinya tidak menyerah untuk terus melakukan hal tersebut. Apalagi Presiden Jokowi juga berkomitmen untuk memberantas pencurian ikan di perairan Indonesia.

Meski begitu, beberapa orang tidak setuju dengan cara penenggelaman kapal asing tersebut. Menurutnya, sebagian orang mencoba menghalangi dengan menganggap bahwa penenggelaman melanggar hukum internasional.

"Di awal ada perwira TNI, ada pengamat militer ada ekonom yang bahkan discourage (mencoba menghalangi) apa yang kita lakukan. 'Menteri Susi sekolah pun tidak, tidak tahu bahwa dia melanggar hukum internasional'. Saya jawab saja dengan bodoh juga, saya bilang 'melawan hukum internasional memang pencurian ikan dilindungi di hukum internasional, tidak. Apakah pencurian ikan bagian dari good relationship. bilateral antara dua negara. Pasti tidak. sebodoh-bodohnya saya, saya mengerti hukum itu untuk benar bukan untuk hal yang tidak benar," jelasnya.