Merdeka.com - Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan Ma'ruf Amin diminta meningkatkan kinerja ekspor demi percepatan pemulihan ekonomi nasional di tengah pandemi Covid-19. Pemulihan ekonomi di 2021 memang mulai menunjukkan geliat seiring masifnya penanganan bidang kesehatan dan guyuran insentif fiskal.

"Untuk percepatan ekonomi nasional sekaligus menjadikan Indonesia negara maju 2045, pemerintah Jokowi hanya perlu fokus pada peningkatan ekspor. Karena ekspor akan menghasilkan turunan yang banyak," ujar Ekonom sekaligus Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Agus Herta Sumarto.

Agus membeberkan upaya peningkatan ekspor akan berdampak baik pada peningkatan kualitas produksi oleh industri dalam negeri. Mengingat pelaku industri akan terpacu untuk menghasilkan produk yang sesuai standar ekspor.

Pemerintah, sementara itu, menegaskan kepemilikan sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI) memberi beragam manfaat bagi dunia usaha. Salah satunya kemudahan menembus pasar ekspor. Selain itu juga meningkatkan daya saing produk nasional.

"Urgensi dari SNI itu adalah untuk peningkatan daya saing UMKM di tingkat nasional dan global," ujar Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki, saat acara Talkshow daring dengan tema 'Sukses Bisnis UMKM Melalui Penerapan SNI'.

Menteri Teten mengungkapkan 99 persen industri Indonesia didominasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Di mana, mampu menyumbang 60 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan 14 persen terhadap total ekspor Indonesia.

Koordinator Substansi Fasilitasi Pelaku Usaha Direktorat Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian Badan Standardisasi Nasional (BSN), Nur Hidayati mengungkapkan, pandemi Covid-19 telah membuat daya beli konsumen terpukul yang mengakibatkan daya jual pelaku usaha juga menurun. Hal ini membuat UMKM harus kreatif dan inovatif untuk mampu bertahan dan menjual produknya.

Menurutnya, penerapan SNI pada produk dalam situasi pandemi masih menjadi salah satu upaya strategi UMKM untuk meningkatkan daya saing produknya. Beberapa UMKM secara sukarela dengan kesadaran sendiri ingin produknya mampu memenuhi persyaratan SNI dan mendapatkan sertifikat SNI agar mampu diterima di pasar.

Bahkan untuk bisa masuk pasar ekspor, meski pangsa ekspor sedang turun di tengah pandemi, beberapa UMKM gigih untuk mendapatkan sertifikat SNI sebagai persyaratan produknya mampu diterima di pasar internasional.

Sertifikasi SNI, lanjutnya, bisa bermanfaat bagi pelaku usaha sebagai nilai tambah bagi produknya maupun branding bagi UMKMnya. Branding yang dimaksud yakni UMKM tersebut telah menerapkan prinsip standar keamanan, keselamatan dan menghasilkan produk yang berkualitas yang dapat meningkatkan kepercayaan konsumen.

Dia mencontohkan UMKM Bolu Ketan Mendut dengan produk biskuitnya mampu menembus pasar ekspor Hong Kong di 2021 ini setelah mengantongi sertifikat SNI/HACCP. "Jadi sertifikasi SNI menjadi nilai tambah bagi pelaku usaha agar produknya mampu diterima oleh pembeli baik di retail nasional maupun pasar global," jelasnya pada merdeka.com.

Salah satu industri yang juga sudah menerapkan kewajiban penerapan SNI ialah mainan anak. Pemilik sekaligus Direktur Utama PT Megah Plastik, Hendrick Sutjiadi mengungkapkan, berkat aturan SNI, produk Indonesia akan semakin menjadi raja di rumah sendiri. SNI membuat mainan impor berkualitas rendah sulit masuk Indonesia.

Hendrick mengatakan komposisi produk mainan anak saat ini usai diterapkannya kewajiban SNI ialah 80:20. Di mana, 80 persen merupakan produk lokal. 20 Persen produk impor memang masih ada, biasanya menyasar kelompok masyarakat menengah ke atas.

"Barang (mainan impor) sekarang lebih selektif. Yang benar-benar berkualitas, benar-benar dapat bersaing. Yang coba masuk menengah ke bawah mereka akan mati dengan alam," kata Hendrick.

Selain itu, peluang Usaha Kecil dan Menengah (UKM) untuk menggarap pasar ekspor pun semakin terbuka lebar. Khususnya untuk menarget pasar masyarakat kelas menengah ke bawah.

Dia mencontohkan, China yang terkenal sebagai produsen mainan, mulai kewalahan untuk memproduksi mainan untuk kelas menengah ke bawah. Sebab, ongkos produksi di Negeri Tirai Bambu itu tinggi. Ini merupakan peluang pasar yang bisa digarap ke depan.

"Ekspor terbuka lebar. Teman-teman di China sudah merasakan. Karena tenaga kerja mahal. Cost sudah tinggi. Mereka sudah tidak bisa lagi buat yang menengah ke bawah," jelasnya.

Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, salah satu SNI yang bermanfaat menggenjot kinerja ekspor ialah ISO 9001:2015 atau Sistem Manajemen Mutu (SMM). Penerapan ISO 9001:2015 dapat meningkatkan produktivitas, efisiensi, kepuasan konsumen serta jaminan kepercayaan pada kualitas produk.

"Peluang ekspor menjadi lebih besar bagi industri yang menerapkan ISO 9001:2015," jelasnya.

Maka dari itu, Menteri Agus meminta penerapan SNI tidak dipandang sebagai beban bisnis. "Mohon SNI ini tidak dipandang sebagai pekerjaan tambahan yang memberatkan. SNI ini membantu perusahaan menjaga konsistensi."

95 UMKM Sukses Raih Sertifikat SNI Selama Pandemi

Nur Hidayati mengungkapkan pandemi telah mengakibatkan perubahan yang luar biasa di semua lini. Baik industri besar, menengah, kecil maupun mikro dan hampir dialami oleh semua sektor kecuali untuk sektor tertentu seperti kesehatan.

Satu tahun pandemi telah menyebabkan sejumlah UMKM gulung tikar, tidak mampu berproduksi lagi karena kalah bersaing dan juga menurunnya permintaan pasar.

Mulai 2021 beberapa UMKM sudah mulai tumbuh, meskipun penjualannya belum meningkat tajam. Beberapa UMKM yang merasakan peningkatan ialah mereka yang memproduksi masker dan produk makanan siap saji yang menjadi menu harian masyarakat.

Perubahan perilaku konsumen melalui pembelian online pun wajib diikuti oleh UMKM. "Pandemi menuntut pelaku usaha melakukan inovasi dan berkreasi dalam memasarkan produknya," ujarnya pada merdeka.com.

Dengan keterbatasan yang ada, UMKM masih tetap semangat untuk menerapkan SNI. Di tahun 2021 ini saja, sudah ada 25 UMKM binaan BSN yang tersertifikasi SNI. Sementara, di 2020, pihaknya mencatat 60 UMKM sukses mendapatkan sertifikat SNI.

"Diharapkan para UMKM bisa meningkat daya saingnya sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat."

Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Kerja Sama dan Layanan Informasi BSN, Zul Amri mengatakan, di tengah tantangan BSN yang kian besar, pihaknya terus berupaya membumikan SNI di masyarakat terutama para pelaku usaha.

Seiring berjalannya waktu, beragam SNI telah diterbitkan BSN untuk mengikuti dinamika pasar dan memenuhi permintaan pasar serta kebutuhan masyarakat dari waktu ke waktu.

BSN mencatat, hingga Januari 2021, telah menetapkan 13.518 SNI dengan jumlah SNI aktif berjumlah 11.208 SNI. Sejumlah 246 SNI di antaranya diberlakukan secara wajib oleh regulator.

Adapun skema atau tata cara sertifikasi untuk SNI yang telah ditetapkan sebanyak 261 skema. Melalui Komite Akreditasi Nasional (KAN) per Maret 2021, telah mengakreditasi sejumlah 2.390 LPK, yang terdiri dari laboratorium, lembaga sertifikasi, dan lembaga inspeksi.

"BSN juga aktif mendukung kebijakan dan program strategis pemerintah di antaranya adalah SNI Pasar Rakyat, SNI Baterai Mobil Listrik, Penerapan SNI pada UMKM, Penerapan SVLK, Pengembangan SNI Pangan Organik, Standar Jasa Pariwisata, Standar Nano Teknologi," kata Zul.

"Selanjutnya, penerapan SNI Mainan Anak, Penerapan Produk SNI Keramik, Pengembangan SNI Halal, Penerapan SNI tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan dan SNI Manajemen Resiko serta Penetapan SNI yang terkait produk penanganan COVID-19," tambah Zul.

Selain itu, BSN juga melakukan harmonisasi standar dan penilaian kesesuaian untuk menghadapi pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Melalui KAN, juga telah ditandatangani MRA/MLA dengan negara anggota penandatangan APLAC, PAC, IAF, ILAC. Dalam hal ini hasil uji atau sertifikasi di Indonesia, akan diakui oleh negara-negara penandatangan perjanjian tersebut.

"BSN pun mengupayakan beberapa SNI diadopsi menjadi standar Internasional, antara lain SNI Mi Instan oleh Codex, SNI Tempe Kedelai, Tepung Sagu, Lada Hitam, Lada Putih, Pala, dan Bawang Merah," jelasnya.

Yuk UMKM Daftar SNI, Bisa Gratis

Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo), Ikhsan Ingratubun menegaskan, pemulihan UMKM untuk mengembalikan kinerja positif ekonomi Indonesia merupakan suatu keniscayaan. Salah satu yang dibutuhkan dalam pemulihan UMKM saat ini ialah insentif. Seperti pembebasan biaya sertifikasi SNI.

"Pemerintah harus turut serta memudahkan dan tidak membebani yang akan berpengaruh ke harga, kecuali untuk ekspor," ujarnya pada merdeka.com.

Pemerintah diminta untuk memperhatikan sektor UMKM karena pentingnya mereka di perekonomian Indonesia. UMKM diyakini memiliki peran strategis menopang pertumbuhan ekonomi imbas pandemi Covid-19. Sebelum pandemi, kontribusi UMKM terhadap PDB Indonesia mencapai sekitar 60 persen.

Penyerapan tenaga kerja oleh UMKM mencapai kisaran 97 persen. Di mana, jumlah pelaku UMKM mencapai 62 juta atau sekitar 98 persen dari total pengusaha di Indonesia. Selain itu, UMKM penyumbang 58 persen dari total investasi, dan 14 persen untuk ekspor.

Kementerian Koperasi dan UKM (KemenkopUKM) mengungkapkan telah melakukan sertifikasi produk KUMKM secara gratis. Deputi Bidang Pengawasan KemenKop UKM, Ahmad Zabadi menyatakan, setidaknya ada dua program kegiatan standardisasi dan sertifikasi KUMKM yang dilakukan.

Pertama adalah fasilitasi pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), Halal, ISO, SNI, dan HACCP. Kedua adalah konsultasi dan pemberkasan dokumen.

"Program tersebut dapat diakses melalui KemenkopUKM secara langsung, baik online maupun offline, di bagian Deputi Produksi dan Pemasaran. Bisa juga pada SKPD Daerah Istimewa atau Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi KUMKM," ujarnya.

Standardisasi dan sertifikasi produk KUMKM bertujuan meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, masyarakat, serta negara. "Baik dari aspek keselamatan, keamanan, kesehatan, maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup," ujarnya.

Dua program ini juga diyakini dapat meningkatkan kepastian, kelancaran, dan efisiensi transaksi perdagangan barang dan jasa baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Hal ini menindaklanjuti UU 20/2014 tentang SPK.

Menteri Teten menambahkan pihaknya mencatat, secara umum, telah memberikan fasilitasi sertifikasi SNI dan sertifikasi lainnya terhadap 12.985 KUMKM yang meliputi Hak Merek dan Cipta Halal, Standar ISO, SNI dan sertifikasi untuk persiapan rantai pasok global (BRC Global Standards, FSSC, HACCP, ISO 22000, USDA Organic, dan EU organic).

Pada 2020 lalu, KemenkopUKM juga sudah memberikan fasilitasi pendampingan penerapan SNI kepada lima pelaku koperasi dan UKM yaitu CV Putra Rhodas Mandiri di Kabupaten Sukabumi (Cangkul), Koperasi Industri Kerajinan Rakyat, Industri Pande Besi dan Las (Kopinkra 18) di Kabupaten Klaten (Cangkul).

Kemudian, Koperasi Produsen Angudi Logam Abadi di Kabupaten Tulungagung (Cangkul), UKM Gunung Kokosan NF Kabupaten Tasikmalaya (Air Minum Dalam Kemasan/AMDK), serta UKM Ananda di Kabupaten Pekalongan (Air Minum Dalam Kemasan/AMDK).

Meski demikian, Menteri Teten mengakui masih terdapat beberapa tantangan dalam penerapan SNI, khususnya bagi UKM. Tantangan inilah yang coba diatasi melalui Undang-Undang Cipta Kerja.

Menurut Menteri Teten, melalui UU Cipta Kerja, pendaftaran usaha akan dipermudah dengan perizinan tunggal dan perpanjangan bagi Usaha Mikro dan Kecil tidak dikenakan biaya dan menjadi lebih sederhana melalui OSS (online single submission).

"Perizinan tunggal yang dimaksud meliputi perizinan berusaha, SNI, dan sertifikasi jaminan produk halal," imbuh Menteri Teten.

Sertifikasi SNI gratis bagi pelaku UMKM tentunya menjadi insentif yang bermanfaat bagi UMKM. Namun, Nur Hidayati mengingatkan kepada UMKM yang ingin mendapatkan fasilitas ini untuk mengedepankan konsistensi dalam penerapan SNI tersebut. Serta, pemberian fasilitasi sertifikasi dibarengi dengan penerapan SNI yang sesuai dengan proses produksi UMKM tersebut.

"Jangan sampai proses pemberian sertifikasi tidak dibarengi dengan pemahaman UMK akan SNI tersebut. Karena terkadang ketika pemerintah memberikan fasilitasi sertifikasi SNI, pembuatan dokumen/prosedur proses produksi dibikinkan oleh konsultan yang UMKMnya tidak paham, ini akan menjadi boomerang bagi UMKM tersebut ketika proses audit oleh Lembaga sertifikasi di mana akan terjadi ketidaksesuaian karena UMKM yang tidak paham dengan isi dokumennya," bebernya pada merdeka.com.

Dia pun memberikan pandangannya, untuk menghindari hal tersebut, yakni pemberian fasilitasi sertifikasi SNI kepada UMKM harus dibarengi dengan pemahaman penerapan SNI oleh UMKM tersebut. Tentunya pemerintah pusat dan daerah harus peduli untuk memberikan insentif fasilitasi sertifikasi SNI khususnya kepada mikro kecil mengingat biaya sertifikasi yang tidak sedikit.