Merdeka.com - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengaku bakal mengajak buruh untuk melakukan aksi unjuk rasa sebagai bentuk penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan.

Rencananya, mereka akan menggelar demo di 38 provinsi mulai 31 Mei 2023.

“Saya akan keliling di seluruh daerah. Kita persiapkan aksi besar-besaran. Kita akan minta setiap Gubernur memberikan rekomendasi untuk menolak RUU Kesehatan,” kata Said Iqbal disela acara Seminar Kesehatan Nasional, Kamis (25/5).

Salah satu yang ditolak dalam draft peraturan itu ialah pasal 425 yang menyatakan bahwa BPJS bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri.

“BPJS ini harus diselamatkan, RUU ini menjadikan BPJS akan di bawah Menteri, enak saja Menteri ngatur-ngatur, lah uang-uang kita!” katanya.

Menurutnya, BPJS sebagai lembaga wali amanah tidak di bawah presiden maupun menteri. Badan yang dibentuk oleh perintah konstitusi itu, lanjut dia, 1 persennya dibayar buruh, 4% dibayar pengusaha. Bahkan dana PBI sampai Rp 48 trilliun, untuk itu menurutnya, tidak bisa menteri menteri mengelola dana BPJS.

“Kalau BPJS di bawah Menteri, nanti Menteri lapor dulu, diskusi dulu, birokrasi panjang,” terangnya.

"Sudah uang kita dikasih ke Menteri, Dewas kita dikurangin lagi. Pokonya kita akan lawan! Tolak RUU Kesehatan,” tutup Said.