Merdeka.com - Impor produk China bukan hal yang baru lagi. Berbagai produk asal negeri tirai bambu ini pun cukup beragam dan membanjiri pasar Indonesia. Seperti pakaian, bawang putih, hingga kacamata.

Badan Pusat Statistik (BPS) mengatakan, tiga negara besar pemasok barang impor sepanjang Januari hingga April adalah China, Jepang dan Thailand. Dari tiga negara tersebut China menempati urutan pertama dengan nilai barang impor mencapai USD 14,37 miliar.

"Tiga negara pengimpor terbesar adalah Tiongkok (China), Jepang dan Thailand," ujar Kepala BPS Suhariyanto saat memberi keterangan pers di Kantor Pusat BPS, Jakarta, Rabu (15/5).

Suhariyanto mengatakan, Indonesia sejauh ini juga masih mengalami defisit perdagangan cukup besar terhadap China. Hingga April 2019, defisit perdagangan Indonesia terhadap negara tirai bambu tersebut sebesar USD 7,1 miliar.

Sayangnya, produk Indonesia kalah dari China karena harga. Padahal, kualitas produk Indonesia jauh lebih baik dari China. Untuk itu, pemerintah pun mengeluarkan strategi untuk menekan jumlah impor produk China.

Berkoordinasi Dengan Asosiasi

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mewaspadai serbuan kain dan pakaian jadi impor asal China selama Ramadan. Masuknya produk tersebut telah meresahkan pelaku industri di dalam negeri.

Direktur Jenderal IKM dan Aneka (IKMA) Kemenperin, Gati Wibawaningsih, mengatakan saat ini impor kain dan pakaian jadi asal China memang marak terjadi. Hal tersebut didorong oleh adanya perjanjian kerjasama dagang antara Indonesia-China yang membuat produk-produk asal Negeri Tirai Bambu lebih mudah masuk ke Tanah Air.

"Sekarang banyak kain impor, bajunya juga banyak impor. Sekarang kan sudah tidak boleh lagi tahan impornya mereka (China)," ujar dia di Kantor Kemenperin, Jakarta, Selasa (14/5).

Gati mengakui, murahnya harga pakaian asal China memang menjadi daya tarik tersendiri bagi pedagang dan konsumen Indonesia. Namun demikian, secara kualitas sebenarnya produk pakaian Indonesia masih lebih unggul.

Untuk mengantisipasi hal ini, lanjut Gati, pihaknya telah berkoordinasi dengan para pelaku industri khususnya yang tergabung dalam Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API). Dia berharap masalah impor ini bisa segera teratasi.

"(Produk kain dalam negeri tidak terserap) Karena impor. Kami juga komunikasi dengan teman-teman API. Ini mempengaruhi di dalam negeri, ini harus benar-benar kita sikapi. Harus cepat," imbuhnya.

Evaluasi PLB

Kementerian Perindustrian meminta Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk mengevaluasi keberadaan Pusat Logistik Berikat (PLB). Hal ini terkait dengan maraknya impor produk tekstil dan pakaian jadi yang masuk ke Indonesia.

PLB selama ini menjadi tempat penampungan sementara masuknya kapas impor yang merupakan bahan baku dari kain dan pakaian jadi. Namun PLB ini perlu dievaluasi agar tidak justru menjadi pintu masuk bagi produk kain dan pakaian jadi asal negara lain.

"Ini harus benar-benar kita sikapi, harus cepat. Karena yang namanya PLB ini sebagai masuknya barang ke Indonesia sudah tidak benar. Jadi di satu sisi kita bisa dapat keuntungan, kita sebagai hub (bahan baku kapas). Tapi seberapa besar sebagai hub-nya. Ini kita harus hitung," ujar Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka (IKMA) Kemenperin, Gati Wibawaningsih.

Menurut Gati, setelah ada evaluasi nantinya diharapkan ada kebijakan yang bisa disusun untuk menekan impor kain dan pakaian jadi. Namun dia belum bisa memastikan kebijakan apa yang akan diambil nantinya.

Pengembangan Industri Lokal

Pasar kacamata Indonesia masih dikuasai oleh produk impor. Saat ini 90 persen produk kacamata yang beredar di Indonesia didominasi produk asal China.

Gati mengatakan saat ini hanya tinggal tersisa satu perusahaan kacamata yang ada di dalam negeri yaitu PT Atalla Indonesia. Satu industri tersebut hanya menguasai 10 persen dari pangsa pasar kacamata nasional.

"Industri ini cuma satu-satunya di Indonesia. Kita harus support. Ini kita impornya 90 persen, cuma 10 persen yang dikuasai oleh Atalla," ujar dia.

Menurut Gati, industri kacamata lokal memang perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah. Jika tidak, maka tidak ada lagi kacamata yang diproduksi di dalam negeri.

"Ini harus dikembangkan karena potensinya besar. Kita akan promosikan. Ini perlu didorong," kata dia.

Berlakukan Wajib SNI

Gati mengungkapkan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) berencana untuk menerapkan Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk produk kacamata. Hal ini guna menekan produk kacamata impor asal China yang 90 persen menguasai pangsa pasar di dalam negeri.

Dia mengungkapkan, saat ini produk kacamata belum memiliki ketentuan untuk wajib SNI. Akibatnya, banyak produk impor yang masuk ke Indonesia dengan mudah.

"SNI kacamata belum ada. Sekarang satu-satunya cara untuk menahan impor itu melalui non-tarif barrier, melalui SNI kacamata. Cuma yang jadi masalah, tim penguji yaitu LSPro-nya ada enggak?," ujar dia.

Menurut Gati, dalam penyusunan aturan wajib SNI ini, pihaknya akan mengikutsertakan produsen dalam negeri untuk memberikan masukan. Dengan demikian, industri dalam negeri tidak terbebani dengan adanya ketentuan ini.

"Kami akan bikin SNI-nya. Nanti produsen masuk tim teknis, baik untuk plastik maupun metal. Tapi kita jangan bikin standar yang tinggi-tinggi, nanti industri dalam negeri berat," jelasnya.

Baca juga:Kerja Sama Perdagangan RI - Argentina Dinilai Langkah Tepat Kembangkan Pasar EksporIndonesia-Argentina Targetkan Peningkatan Perdagangan Dua Kali LipatIni Penyebab Rupiah Terkapar Hingga Rp 14.453 per USDSelama Ramadan Impor Daging Beku MeningkatSri Mulyani Dalami Penyebab Defisit Neraca Perdagangan April 2019Mendag Enggar Perluas Pasar Ekspor Hingga ke Amerika Latin