Serapan Anggaran Kementerian PUPR Baru 65 Persen Hingga November 2019
Merdeka.com - Direktur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Sugiyartanto mengonfirmasi bahwa hingga awal November ini pihaknya telah berhasil mendongkrak jumlah penyerapan anggaran mencapai sekitar 65 persen.
"Saya kira kalau penyerapan, kita kan masih sekitar (sisa) dua bulan. Sekarang posisinya sudah sekitar 65 persen kita optimalkan," ujar dia saat acara Konferensi Nasional Teknik Jalan (KNTJ) ke-10 di Mercure Convention Center, Ancol, Jakarta, Selasa (5/11).
Pria yang akrab disapa Sugi ini menekankan, proses penyerapan bukan jadi tolak ukur utama terkait penggunaan anggaran. Sebab, banyak proyek di bawah wewenang instansi yang bersifat kontrak tahun jamak (multiyears contract) dan tidak harus selesai di tahun yang sama.
"Saya kira ukurannya bukan tingginya penyerapan, tapi lebih kepada kualitas pekerjaannya," ujar dia.
Untuk target penyerapan anggaran pada 2020 mendatang, dia berharap banyak proyek yang bersifat multiyears tersebut dapat segera rampung.
"Harapannya semua multiyears bisa selesai, karena sebagian multiyears atau yang mengalami perpanjangan waktu. Seperti Jembatan Yahuli (di Papua) itu mungkin karena banjir sehingga mengalami kemunduran bulan Maret baru selesai," tuturnya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan, Sri Mulyani menyebut bahwa serapan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) masih rendah dibawah 50 persen.
Sampai 30 September 2019, penyerapan anggaran Kementerian PUPR baru sekitar 48,5 persen. Padahal, Kementerian PUPR merupakan salah satu kementerian yang mendapat alokasi terbesar di 2019, yakni sekitar Rp102,2 triliun.
Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana
Sumber: Liputan6.com
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Segini Pensiunan yang Bakal Diterima Anggota DPR Usai Menjabat 5 Tahun
Mantan anggota DPR-RI berhak mendapatkan uang pensiun saat periode jabatannya selesai.
Baca SelengkapnyaPemerintah Buka Loker 1,3 Juta Formasi PPPK, Ini Syarat Batas Usia Pelamar
Tahun 2024 pemerintah membuka lowongan kerja sebanyak 1,3 juta formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Baca SelengkapnyaPemerintah Obral Insentif Pajak di IKN Nusantara, Penerimaan Negara Bakal Anjlok?
Pemerintah telah menghitung sedemikian rupa agar terjadi keseimbangan antara insentif yang diberikan dengan penerimaan negara.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
MenPAN Anas: Kenaikan Gaji PNS 8 Persen Cair Bulan Ini, Tak Dirapel ke Februari
KemenPAN-RB tengah menunggu proses terbitnya PP di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Baca SelengkapnyaPenyaluran KUR Baru 77,4 Persen per 30 November 2023, Ini Biang Keroknya
Pemerintah terus berupaya agar penyaluran KUR bisa dipercepat.
Baca SelengkapnyaPemerintah Berencana Setop Sementara Penyaluran Bansos
Pemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaIstana Jelaskan Alasan Rekrutmen ASN Besar-besaran Dibuka Jelang Pilpres 2024
Istana menjelaskan alasan pemerintah membuka rekrutmen calon aparatur sipil negara (CASN) besar-besaran pada tahun politik 2024.
Baca SelengkapnyaPemerintah Bantah Kenaikan Harga dan Kelangkaan Beras Akibat Program Bansos Pangan, Begini Penjelasannya
Pemerintah membantah kenaikan harga dan kelangkaan beras karena program bansos pangan yang aktif dibagikan belakangan ini.
Baca SelengkapnyaIni Cara Pemerintah Urai Kemacetan Belasan Jam di Pelabuhan Merak
Belasan jam kendaraan antre untuk menyeberang di Pelabuhan Merak.
Baca Selengkapnya