Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Serapan Anggaran Kementerian PUPR Baru 65 Persen Hingga November 2019

Serapan Anggaran Kementerian PUPR Baru 65 Persen Hingga November 2019 Rupiah. ©2013 Merdeka.com

Merdeka.com - Direktur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Sugiyartanto mengonfirmasi bahwa hingga awal November ini pihaknya telah berhasil mendongkrak jumlah penyerapan anggaran mencapai sekitar 65 persen.

"Saya kira kalau penyerapan, kita kan masih sekitar (sisa) dua bulan. Sekarang posisinya sudah sekitar 65 persen kita optimalkan," ujar dia saat acara Konferensi Nasional Teknik Jalan (KNTJ) ke-10 di Mercure Convention Center, Ancol, Jakarta, Selasa (5/11).

Pria yang akrab disapa Sugi ini menekankan, proses penyerapan bukan jadi tolak ukur utama terkait penggunaan anggaran. Sebab, banyak proyek di bawah wewenang instansi yang bersifat kontrak tahun jamak (multiyears contract) dan tidak harus selesai di tahun yang sama.

"Saya kira ukurannya bukan tingginya penyerapan, tapi lebih kepada kualitas pekerjaannya," ujar dia.

Untuk target penyerapan anggaran pada 2020 mendatang, dia berharap banyak proyek yang bersifat multiyears tersebut dapat segera rampung.

"Harapannya semua multiyears bisa selesai, karena sebagian multiyears atau yang mengalami perpanjangan waktu. Seperti Jembatan Yahuli (di Papua) itu mungkin karena banjir sehingga mengalami kemunduran bulan Maret baru selesai," tuturnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan, Sri Mulyani menyebut bahwa serapan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) masih rendah dibawah 50 persen.

Sampai 30 September 2019, penyerapan anggaran Kementerian PUPR baru sekitar 48,5 persen. Padahal, Kementerian PUPR merupakan salah satu kementerian yang mendapat alokasi terbesar di 2019, yakni sekitar Rp102,2 triliun.

Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana

Sumber: Liputan6.com

(mdk/idr)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Segini Pensiunan yang Bakal Diterima Anggota DPR Usai Menjabat 5 Tahun

Segini Pensiunan yang Bakal Diterima Anggota DPR Usai Menjabat 5 Tahun

Mantan anggota DPR-RI berhak mendapatkan uang pensiun saat periode jabatannya selesai.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Buka Loker 1,3 Juta Formasi PPPK, Ini Syarat Batas Usia Pelamar

Pemerintah Buka Loker 1,3 Juta Formasi PPPK, Ini Syarat Batas Usia Pelamar

Tahun 2024 pemerintah membuka lowongan kerja sebanyak 1,3 juta formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Baca Selengkapnya
Pemerintah Obral Insentif Pajak di IKN Nusantara, Penerimaan Negara Bakal Anjlok?

Pemerintah Obral Insentif Pajak di IKN Nusantara, Penerimaan Negara Bakal Anjlok?

Pemerintah telah menghitung sedemikian rupa agar terjadi keseimbangan antara insentif yang diberikan dengan penerimaan negara.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
MenPAN Anas: Kenaikan Gaji PNS 8 Persen Cair Bulan Ini, Tak Dirapel ke Februari

MenPAN Anas: Kenaikan Gaji PNS 8 Persen Cair Bulan Ini, Tak Dirapel ke Februari

KemenPAN-RB tengah menunggu proses terbitnya PP di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Baca Selengkapnya
Penyaluran KUR Baru 77,4 Persen per 30 November 2023, Ini Biang Keroknya

Penyaluran KUR Baru 77,4 Persen per 30 November 2023, Ini Biang Keroknya

Pemerintah terus berupaya agar penyaluran KUR bisa dipercepat.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Berencana Setop Sementara Penyaluran Bansos

Pemerintah Berencana Setop Sementara Penyaluran Bansos

Pemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.

Baca Selengkapnya
Istana Jelaskan Alasan Rekrutmen ASN Besar-besaran Dibuka Jelang Pilpres 2024

Istana Jelaskan Alasan Rekrutmen ASN Besar-besaran Dibuka Jelang Pilpres 2024

Istana menjelaskan alasan pemerintah membuka rekrutmen calon aparatur sipil negara (CASN) besar-besaran pada tahun politik 2024.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Bantah Kenaikan Harga dan Kelangkaan Beras Akibat Program Bansos Pangan, Begini Penjelasannya

Pemerintah Bantah Kenaikan Harga dan Kelangkaan Beras Akibat Program Bansos Pangan, Begini Penjelasannya

Pemerintah membantah kenaikan harga dan kelangkaan beras karena program bansos pangan yang aktif dibagikan belakangan ini.

Baca Selengkapnya
Ini Cara Pemerintah Urai Kemacetan Belasan Jam di Pelabuhan Merak

Ini Cara Pemerintah Urai Kemacetan Belasan Jam di Pelabuhan Merak

Belasan jam kendaraan antre untuk menyeberang di Pelabuhan Merak.

Baca Selengkapnya