Merdeka.com - Kepastian perubahan mekanisme pembayaran uang pensiun PNS, TNI/Polri bakal segera terungkap. Rancangan Peraturan Pemerintah (PP) mengenai sistem pensiun PNS sudah di tangan Presiden Joko Widodo. Tinggal menunggu restu presiden.

Kabiro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN), Tumpak Hutabarat mengatakan pembahasan PP diharapkan akan selesai dalam waktu satu pekan. "Ini sekarang sudah di meja Pak Jokowi. Sekitar seminggu lagi kita nunggu PP," ucap Tumpak ketika dihubungi merdeka.com di Jakarta, Senin (16/3).

Tumpak tidak menampik, salah satu wacana yang dimasukkan dalam rancangan PP adalah pengubahan sistem pembayaran uang pensiun dari sebelumnya Pay As You Go menjadi Fully Funded. Selain itu, ada pula wacana penghilangan uang pensiun bulanan dan diubah menjadi pesangon alias sekali bayar saat PNS memutuskan pensiun.

"Nanti setelah PP keluar saya akan jelaskan," tegasnya.

Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Yuliana Setiawati pernah mengatakan pemerintah akan memberlakukan sistem baru pembayaran jaminan pensiunan dan jaminan hari tua PNS dan TNI/Polri seiring pelaksanaan UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) terhitung 2017 mendatang. Yuliana menyebut pemerintah akan mengubah sistem pembayaran Pay As You Go menjadi Fully Funded.

"Mulai 2017 pensiunan tidak lagi dibayar dari APBN. Sistem pembayaran pensiun dan jaminan hari tua PNS dan Polri akan berubah dari sebelumnya Pay As You Go menjadi sistem Fully Funded," kata Yuliana di sela Rakor Perumusan Kebijakan Sistem Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua ASN di Gedung Balai Kota Provinsi DKI Jakarta, Jakarta, Jumat (13/3).