Sepanjang 2018, 1,2 Juta Ton Ikan Bernilai Rp36 Triliun Tak Dilaporkan

Kamis, 4 Juli 2019 16:32 Reporter : Wilfridus Setu Embu
Sepanjang 2018, 1,2 Juta Ton Ikan Bernilai Rp36 Triliun Tak Dilaporkan Ikan Hasil Tangkapan Nelayan. CHEN WS / Shutterstock

Merdeka.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengatakan ada banyak cara yang dipakai pelaku usaha perikanan nakal dalam meraup keuntungan lebih. Salah satunya dengan menurunkan pencatatan hasil produksi dalam laporan kepada KKP.

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP, Zulficar Mochtar, mengatakan tercatat jumlah ikan yang tidak dilaporkan mencapai 1,2 juta ton sepanjang 2018. "Laporan produksi jauh lebih rendah. Mayoritas kapal melakukan ini. Kami lakukan review, kami temukan tidak kurang 1,2 juta ton ikan yang tidak dilaporkan tahun lalu," kata dia, di Kantor KKP, Jakarta, Kamis (4/7).

Akibat tindakan ini, sekitar Rp36 triliun nilai ekonomi hasil perikanan yang tidak dilaporkan. Namun nilai ini bisa saja lebih besar. "Nilainya kalau dirata-rata satu ekor ikan Rp30.000 sudah Rp36 triliun nilai perikanan yang tidak dilaporkan oleh pelaku usaha," ujar dia.

Selain itu, saat ini tercatat 2.874 kapal yang izinnya sudah kedaluwarsa. Terhadap kapal-kapal ini, pihaknya sudah meminta untuk segera melaporkan perpanjangan izin.

"Lewat enam bulan belum memperpanjang. Kita mendorong untuk segera melaporkan. Kalau melaut, ditangkap. Kalau ditangkap yang mereka sampaikan kepada aparat bahwa KKP lambat proses izin. Padahal, sudah hampir kita proses. Tinggal 223 yang sedang kita proses. Karena baru masuk, verifikasi, sisanya pembayaran pajak," ungkapnya.

Selain itu, pelaku usaha juga kerap menangkap ikan di WPP (Wilayah Pengelolaan Perikanan) yang tidak sesuai dengan yang tertera dalam izin. "Jalur penangkapan ikan. Seharusnya di WPP (Wilayah Pengelolaan Perikanan) A dia melakukan di tempat lain. Ini cukup banyak ribuan jumlahnya setiap tahun," jelas dia.

"Kemudian pengurusan izin sebelumnya mayoritas dilakukan calo atau makelar sehingga pemilik kapal tidak mengetahui persoalan yang ada mengenai kapal dan usahanya. Makanya kita memperkenalkan sistem online supaya tidak ada lagi proses calo atau makelar. Meskipun belum 100 persen tapi berjalan cukup signifikan," tandasnya. [bim]

Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini