Merdeka.com - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menekankan agar seluruh pemerintah daerah (pemda) segera mengalokasikan anggaran untuk program vaksinasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sebab, hingga saat ini masih ada dana yang mengendap atau belum digunakan di bank sebesar Rp94 triliun.

"Kita jelas akan meminta pemerintah daerah untuk turut serta di dalam menangani program vaksinasi itu termasuk dalam APBD-nya," kata dia dalam Rapat Kerja Komite IV DPD RI secara daring di Jakarta, Selasa (19/1).

Bendahara Negara itu menyampaikan, pelaksanaan vaksinasi Covid-19 secara gratis bagi masyarakat diperkirakan membutuhkan anggaran mencapai Rp74 triliun. Untuk itu, dia meminta peran pemda untuk ikut menjalankan program vaksinasi yang dimulai tahun ini.

"Dukungan pemerintah daerah adalah mensukseskan program vaksinasi melalui distribusi dan penanganan vaksin di setiap provinsi dan puskesmas, serta operasionalisasi vaksin di lapangan," jelas dia.

Selanjutnya

Maka dari itu, Menteri Sri Mulyani mengatur bahwa earmark dari Dana Alokasi Umum (DAU) tahun anggaran 2021 adalah minimal empat persen untuk program vaksinasi. Apabila tidak mendapatkan alokasi DAU, pendanaan bisa bersumber dari Dana Bagi Hasil (DBH).

"Prinsipnya meskipun pemerintah pusat dalam hal ini menangani urusan bidang kesehatan akibat pandemi, kita tetap meminta jangan sampai pemerintah daerah mengandalkan total keseluruhan effort dan resources dari pusat tapi bersama-sama dengan pemerintah pusat. Pasti ini akan bagus dampaknya dan hasilnya," pungkas dia.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mencatat sebanyak Rp94 triliun dana pemerintah daerah masih mengendap di perbankan hingga akhir 2020. Meski demikian, angka itu sudah mengalami perbaikan dibandingkan periode November 2020 yang sebesar Rp218,6 triliun.

"Pada akhir November yang lalu saya sampaikan jumlah account atau simpanan pemerintah daerah di perbankan masih Rp 218,6 triliun. Pada akhir Desember kondisinya sudah menurun menjadi Rp94 triliun," ujar Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komite IV DPD RI, di Jakarta, Selasa (19/1).