Merdeka.com - Ketua Koordinator Gas Industri Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Ahmad Wijaya meminta pemerintah untuk mengelola sektor hulu migas dengan benar. Harapannya, impor migas yang saat ini cenderung naik bisa ditekan.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, impor migas Mei 2017 mencapai USD 1,82 miliar atau naik 10,54 persen dibanding April 2017, sedangkan jika dibanding Mei 2016 meningkat 9,10 persen.

Ahmad mengakui, impor memang bisa ditutup semua, namun tetap harus ada usaha keras dari pemerintah untuk mengelola hulu migas. Jika tidak, maka sektor hilir, akan terus dibanjiri impor. Ujungnya, industri tertekan dan tidak memiliki daya saing.

"Impor terus terjadi sebab pemerintah belum serius menarik investasi industri hulu berbasis minyak nan petro chemical yang secara pertumbuhan turun ke industri intermediate baru ke industri hilir," ucap Ahmad di Jakarta, Senin (3/7).

Menurut Ahmad, jika pemerintah mendorong menarik investasi ke sektor tersebut, maka secara palan pasti, impor migas akan bisa dikurangi secara drastis. "Jika tidak dibenahi, kondisi impor tiap tahun naik, dari konsumsi harian seperti bawang sampai gula masih tinggi impor nya," ujar Ahmad.

Catatan BPS, secara total, nilai impor Indonesia Mei 2017 mencapai USD 13,82 miliar atau naik 15,67 persen dibanding April 2017. Bahkan, jika dibandingkan Mei 2016 melonjak hingga 24,03 persen.

China jadi negara pemasok barang impor nonmigas terbesar dengan nilai USD 13,67 miliar (26,12 persen), Jepang USD 5,82 miliar (11,12 persen), dan Thailand USD 3,77 miliar (7,21 persen).

Khusus sektor migas, Ahmad menegaskan, agar impor yang membanjiri sektor hilir bisa benar-benar dikurangi, Indonesia perlu 10 pabrik baru petrochemical seperti Chandra Asri. Jika 10 pabrik itu sudah ada, hasil produksinya pun tak boleh lagi diekspor namun digunakan untuk kepentingan mendukung industri dalam negeri.

"Baru industri hulu, intermediate sampai hilir bertumbuh. Saat ini kondisi kita di industri banyak melakukan paralel impor dan produsen. Jadi cash cost tinggi di semua linier," tegasnya.

Persoalan tetap tingginya impor di sektor migas, juga berkolerasi dengan kepentingan para trader. Kata Ahmad, sektor migas masih banyak melayani trader. Sementara untuk meyakinkin investor refinery masih perlu waktu lama.

"Masih panjang, kemungkinan satu periode Pemilu lagi belum tentu ada hasil maksimal sebab RUU migas masih blum tuntas," ujar Ahmad.

Di sisi lain, sektor ESDM juga masih tumpang tindih di SKK Migas dan Ditjen migas. Alhasil semua jalan di tempat. Maka tak heran, potensi besar energi yang bisa mendukung industri nasional, seperti LNG di wilayah timur Indonesia, tidak bisa dimanfaatkan maksimal.

"Alhasil semua jalan di tempat, LNG yang berlimpah dari timur selalu alasan infrastruktur belum memadai," sindir Ahmad.