Sekda NTB: Banyak Penolakan UU Cipta Kerja Karena Keterbatasan Informasi Masyarakat

Senin, 7 Desember 2020 10:25 Reporter : Anisyah Al Faqir
Sekda NTB: Banyak Penolakan UU Cipta Kerja Karena Keterbatasan Informasi Masyarakat Aksi Tolak Omnibus Law di Senayan. ©2020 Liputan6.com/Faizal Fanani

Merdeka.com - Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Gita Ariadi mengatakan, tidak sedikit aksi unjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja di Provinsi NTB, yang dilakukan berbagai aliansi dari kelompok mahasiswa, kelompok Cipayung dan sebagainya.

"Hari-hari ini kami menerima demo dari rekan-rekan dengan berbagai aliansi, kelompok BEM mahasiswa, kelompok Cipayung dan sebagainya yang memberikan atensi tentang Undang-Undang Cipta Kerja yang hari ini kita sosialisasikan," kata Lalu dalam sambutannya di acara Serap Aspirasi Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja Sektor Pertanian, Kelautan & Perikanan, Lombok, NTB, Senin (7/12).

Dia menjelaskan, UU Cipta Kerja banyak ditolak lantaran keterbatasan informasi masyarakat terkait substansi dari regulasi baru tersebut. Terbukti dari pertemuan dengan para pakar yang diuraikan tentang makna substantif. Dari penjelasan tersebut audiens bisa memahami dan memberikan dukungan kepada.

"Tentu dibalik penyusunannya terkandung hal yang positif, karena keterbatasan informasi atau kendala teknis tidak terinformasikan secara utuh dan menghasilkan reaksi berlebihan," imbuhnya.

Untuk itu, dia berharap Serap Aspirasi bisa memberikan penjelasan secara komprehensif terkait rencana implementasi undang-undang sapujagat tersebut. "Dengan kehadiran ibu dan para narasumber bisa menjadi dialog secara intens apa yang tertuang yang bisa jadi belum dipahami substansinya secara mendalam, terbawa suasana emosional," tutur dia.

Selain mendapatkan penjelasan secara komprehensif, dalam forum ini juga diharapkan terjadi ruang dialog dari para audiens kepada pemerintah pusat. Sebab saat ini pemerintah yang tengah menyusup Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang menjadi kepanjangan dari UU Cipta Kerja.

Secara khusus, Pemerintah Provinsi NTB telah mengajukan beberapa usulan kepada pemerintah pusat, salah satunya terkait kasus ekspor benih lobster (benur) yang belakangan banyak menjadi sorotan. "Yang jadi harapan daerah dalam tata niaga lobster ini agar dapat kemanfaatan yang begitu besar terikat perikanan dan pertanian lainnya," kata dia.

Lewat undang-undang ini juga diharapkan menjadi kesempatan investor untuk menanambkan modalnya di NTB. Kemudian para investor membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat.

"Bagaiman Undang-Undang Cipta Kerja ini bisa memberi kesempatan kepada investor untuk berinvestasi dan membuka lapangan kerja. Ini benar-benar kita selesaikan dan bisa keluar dari belenggu," tandasnya. [azz]

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini