Sejumlah Catatan 7 Fraksi di DPR untuk RAPBN 2021
Merdeka.com - Badan Anggaran DPR RI bersama pemerintah telah menyepakati asumsi makro pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021 beberapa waktu lalu. Namun, dalam laporan Badan Anggaran masih ada beberapa catatan penting dari fraksi-fraksi dalam keputusan RAPBN tersebut.
Anggota Badan Anggaran DPR RI, Muhammad Nasir Djamil mengatakan, meski sudah disepakati, catatan-catatan dari fraksi dalam panitia kerja beberapa waktu lalu penting disampaikan sebagai bahan pertimbangan pemerintah ke depan.
Fraksi PDI Perjuangan berpendapat bahwa tingkat suku bunga SBN 10 tahun seharusnya berada di Kisaran 6,67 - 7,29 persen. Kemudian untuk target pembangunan yakni tingkat pengangguran berkisar 7,7 - 8,5 persen, angka kemiskinan berkisar 8,9 - 9,2 persen, gini ratio berkisar 0,371 - 0,377 dan terakhir indeks pembangunan manusia berkisar 72,95 - 73,4.
-
Kenapa DPR pentingkan target RPJMN 2020-2024? 'Asumsi dan sasaran pembangunan yang kita bahas hari ini sangatlah menentukan apakah kita bisa mengejar target pertumbuhan ekonomi, inflasi, target pengurangan tingkat pengangguran, hingga pengurangan kemiskinan yang ditargetkan dalam RPJMN.
-
Apa yang DPR RI ingatkan ke BI? Puteri pun berharap BI bisa menambah dan memperluas lokasi penukaran uang supaya semakin mempermudah masyarakat untuk menjangkaunya.'Tahun ini memang sudah ada penambahan lokasi penukaran dibanding tahun sebelumnya yang masih berjumlah 5.066 titik. Karenanya, kami harap bisa terus diperluas. Terutama pada lokasi strategis yang menjadi pusat aktivitas masyarakat,' ujar Puteri.
-
Bagaimana DPR memastikan target RPJMN tercapai? Hal ini tentu berimplikasi pada intervensi yang perlu dilakukan, terutama indikator mana saja yang perlu extra effort untuk mencapainya,' kata Puteri.
-
Apa yang DPR sesalkan? 'Yang saya sesalkan juga soal minimnya pengawasan orang tua.'
-
Apa itu Banpres? Kasus korupsi bantuan Presiden itu bermula dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) kasus suap bantuan Covid-19 yang menjerat mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara.
-
Kenapa DPR ingin Kemenpan RB buat aturan khusus? 'KemenPAN-RB harus segera membuat aturan spesifik demi menghadirkan ruang kerja yang aman bagi para ASN. Aturan-aturan ini penting agar pelecehan yang sebelumnya seringkali dianggap lazim, bisa diberantas dan dicegah. Kita tidak mau lagi ada ruang abu-abu dalam kasus pelecehan ini,' ujar Sahroni dalam keterangan, Senin (25/3).
Fraksi PDIP Perjuangan berkomitmen terhadap APBN bahwa APBN bukan untuk APBN itu sendiri melainkan APBN untuk kesejahteraan rakyat.
Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) berpendapat hanya untuk gini ratio seharusnya sebesar 0,375 sampai dengan 0,377 (indeks). Fraksi Partai Gerinda menerima asumsi pertumbuhan ekonomi dalam kisaran 4,5 persen sampai 5,5 persen sesuai dengan RAPBN 2021, namun dengan syarat pertumbuhan ekonomi di tahun 2020 harus positif.
Fraksi Partai Nasional Demokrat juga menyetujui pertumbuhan ekonomi berada pada kisaran yang ditetapkan dalam RAPBN 2021, dengan tetap memperhatikan kondisi darurat kesehatan yang belum diketahui kapan selesainya pandemi Covid-19.
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) berpendapat dengan pertumbuhan ekonomi 4,5 persen sampai 5,5 persen, pemerintah harus dapat menjaga konsumsi rumah tangga meningkatkan aktivitas investasi dan sisi produksi terutama penguatan manufaktur perdagangan dan jasa.
Kemudian mengenai SBM 10 tahun, seharusnya ada pada kisaran 6,29 persen sampai 8,0 persen mengingat saat ini tingkat imbal hasil SBM untuk tenor 10 tahun sudah turun dari kisaran 8,08 persen menjadi 7,2 persen.
Fraksi Partai Demokrat menerima asumsi utamanya pertumbuhan ekonomi dalam kisaran 4,5 sampai 5,5 persen sesuai dengan RAPBN 2020 1 dengan syarat pertumbuhan ekonomi di tahun 2020 juga harus positif.
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berpendapat tingkat suku bunga SBN 10 tahun seharusnya dalam kisaran 6,3 persen sampai 7,3 persen. Kemudian mengenai target pembangunan untuk pengangguran berkisar 7,5 persen sampai 8,5 persen, angka kemiskinan 8,5 persen sampai 9,0 persen, gini ratio berkisar 0,365 sampai 0,375, dan indeks pembangunan manusia berkisar 72,95 sampai 73,5.
APBN tujukan dan berorientasi untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Asumsi Makro RABN 2021
Adapun Adapun rincian outlook asumsi makro pada RAPBN 2021 yakni :
- Pertumbuhan ekonomi: 4,5-5,5 persen.- Inflasi: 2-4 persen.- Tingkat bunga SBN 10 tahun: 6,29-8,29 persen.- Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS: Rp13.700-Rp14.900.- Harga minyak mentah Indonesia: 42-45 barel per day (bpd) per dollar AS.- Lifting minyak: 690-710 ribu bph dan Lifting gas: 990-1.010 ribu barel setara minyak per hari.
Target Pembangunan, meliputi :
- Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 7,7-9,1 persen.- Tingkat Kemiskinan 9,2-9,7 persen.- dan Rasio Gini 0,377-0,379.
Indikator Pembangunan, di antaranya :
- Indeks Pembangunan Manusia 72,78-72,95.- Nilai Tukar Petani (NTP) 102-104.- Nilai Tukar Nelayan (NTN) 102-104.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Presiden Jokowi menambahkan pemerintah DPR RI sedang merumuskan orsi R-APBN 2025 tersebut.
Baca SelengkapnyaPersetujuan itu diambil setelah pada kesempatan sebelumnya seluruh fraksi dan kelompok DPD menyampaikan pandangannya.
Baca SelengkapnyaDengan pagu anggaran ini Sri Mulyani membaginya menjadi kepada 5 pos penggunaan.
Baca SelengkapnyaSebelum menyepakati besaran APBD DKI Jakarta 2025, para pimpinan komisi menyampaikan rekomendasi dan usulan hasil dari konsultasi dengan tiap komisi.
Baca SelengkapnyaDalam RAPBN 2025, pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,1 hingga 5,5 persen.
Baca SelengkapnyaDPR menyetujui RUU Dewan Pertimbangan Presiden menjadi RUU inisiatif DPR.
Baca SelengkapnyaDalam perumusan R-APBN 2025, saat ini tengah dibahas bersama dengan Badan Anggaran DPR RI. Topiknya adalah pembicataan pendahuluan penyusunan R-APBN 2025.
Baca SelengkapnyaKetua DPR RI Puan Maharani mengetuk palu pengesahan RUU Kesehatan setelah mendengarkan pendapat dua fraksi yang menolak yaitu Demokrat dan PKS.
Baca SelengkapnyaPras berharap, Pemprov DKI dapat menggunakan anggaran itu sebaik mungkin.
Baca SelengkapnyaSembilan fraksi telah menyampaikan pendapatnya masing-masing atas keempat RUU.
Baca SelengkapnyaBanyak tantangan yang bakal dihadapi bila keuangan negara tak digodok matang.
Baca SelengkapnyaSaid menjelaskan baik secara konstitusional dan politik, fungsi anggaran Banggar DPR sangat penting.
Baca Selengkapnya