Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Sejumlah Catatan 7 Fraksi di DPR untuk RAPBN 2021

Sejumlah Catatan 7 Fraksi di DPR untuk RAPBN 2021 rapat banggar. ©2018 Merdeka.com/Yayu Agustini Rahayu

Merdeka.com - Badan Anggaran DPR RI bersama pemerintah telah menyepakati asumsi makro pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021 beberapa waktu lalu. Namun, dalam laporan Badan Anggaran masih ada beberapa catatan penting dari fraksi-fraksi dalam keputusan RAPBN tersebut.

Anggota Badan Anggaran DPR RI, Muhammad Nasir Djamil mengatakan, meski sudah disepakati, catatan-catatan dari fraksi dalam panitia kerja beberapa waktu lalu penting disampaikan sebagai bahan pertimbangan pemerintah ke depan.

Fraksi PDI Perjuangan berpendapat bahwa tingkat suku bunga SBN 10 tahun seharusnya berada di Kisaran 6,67 - 7,29 persen. Kemudian untuk target pembangunan yakni tingkat pengangguran berkisar 7,7 - 8,5 persen, angka kemiskinan berkisar 8,9 - 9,2 persen, gini ratio berkisar 0,371 - 0,377 dan terakhir indeks pembangunan manusia berkisar 72,95 - 73,4.

Orang lain juga bertanya?

Fraksi PDIP Perjuangan berkomitmen terhadap APBN bahwa APBN bukan untuk APBN itu sendiri melainkan APBN untuk kesejahteraan rakyat.

Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) berpendapat hanya untuk gini ratio seharusnya sebesar 0,375 sampai dengan 0,377 (indeks). Fraksi Partai Gerinda menerima asumsi pertumbuhan ekonomi dalam kisaran 4,5 persen sampai 5,5 persen sesuai dengan RAPBN 2021, namun dengan syarat pertumbuhan ekonomi di tahun 2020 harus positif.

Fraksi Partai Nasional Demokrat juga menyetujui pertumbuhan ekonomi berada pada kisaran yang ditetapkan dalam RAPBN 2021, dengan tetap memperhatikan kondisi darurat kesehatan yang belum diketahui kapan selesainya pandemi Covid-19.

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) berpendapat dengan pertumbuhan ekonomi 4,5 persen sampai 5,5 persen, pemerintah harus dapat menjaga konsumsi rumah tangga meningkatkan aktivitas investasi dan sisi produksi terutama penguatan manufaktur perdagangan dan jasa.

Kemudian mengenai SBM 10 tahun, seharusnya ada pada kisaran 6,29 persen sampai 8,0 persen mengingat saat ini tingkat imbal hasil SBM untuk tenor 10 tahun sudah turun dari kisaran 8,08 persen menjadi 7,2 persen.

Fraksi Partai Demokrat menerima asumsi utamanya pertumbuhan ekonomi dalam kisaran 4,5 sampai 5,5 persen sesuai dengan RAPBN 2020 1 dengan syarat pertumbuhan ekonomi di tahun 2020 juga harus positif.

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berpendapat tingkat suku bunga SBN 10 tahun seharusnya dalam kisaran 6,3 persen sampai 7,3 persen. Kemudian mengenai target pembangunan untuk pengangguran berkisar 7,5 persen sampai 8,5 persen, angka kemiskinan 8,5 persen sampai 9,0 persen, gini ratio berkisar 0,365 sampai 0,375, dan indeks pembangunan manusia berkisar 72,95 sampai 73,5.

APBN tujukan dan berorientasi untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Asumsi Makro RABN 2021

Adapun Adapun rincian outlook asumsi makro pada RAPBN 2021 yakni :

- Pertumbuhan ekonomi: 4,5-5,5 persen.- Inflasi: 2-4 persen.- Tingkat bunga SBN 10 tahun: 6,29-8,29 persen.- Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS: Rp13.700-Rp14.900.- Harga minyak mentah Indonesia: 42-45 barel per day (bpd) per dollar AS.- Lifting minyak: 690-710 ribu bph dan Lifting gas: 990-1.010 ribu barel setara minyak per hari.

Target Pembangunan, meliputi :

- Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 7,7-9,1 persen.- Tingkat Kemiskinan 9,2-9,7 persen.- dan Rasio Gini 0,377-0,379.

Indikator Pembangunan, di antaranya :

- Indeks Pembangunan Manusia 72,78-72,95.- Nilai Tukar Petani (NTP) 102-104.- Nilai Tukar Nelayan (NTN) 102-104.

(mdk/azz)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
VIDEO: Dibongkar Kemenkeu, Perintah Tegas Jokowi
VIDEO: Dibongkar Kemenkeu, Perintah Tegas Jokowi "Semua Visi-Misi Prabowo Masuk APBN 2025"

Presiden Jokowi menambahkan pemerintah DPR RI sedang merumuskan orsi R-APBN 2025 tersebut.

Baca Selengkapnya
Ini 2 Rancangan Putusan yang Disetujui saat Sidang Paripurna MPR Akhir 2019–2024
Ini 2 Rancangan Putusan yang Disetujui saat Sidang Paripurna MPR Akhir 2019–2024

Persetujuan itu diambil setelah pada kesempatan sebelumnya seluruh fraksi dan kelompok DPD menyampaikan pandangannya.

Baca Selengkapnya
DPR Sepakat, Pagu Anggaran Kementerian Keuangan Tahun 2025 Rp53,19 Triliun
DPR Sepakat, Pagu Anggaran Kementerian Keuangan Tahun 2025 Rp53,19 Triliun

Dengan pagu anggaran ini Sri Mulyani membaginya menjadi kepada 5 pos penggunaan.

Baca Selengkapnya
KUA-PPAS APBD Jakarta 2025 Disepakati Rp91,1 Triliun, Ini Rincian Peruntukannya
KUA-PPAS APBD Jakarta 2025 Disepakati Rp91,1 Triliun, Ini Rincian Peruntukannya

Sebelum menyepakati besaran APBD DKI Jakarta 2025, para pimpinan komisi menyampaikan rekomendasi dan usulan hasil dari konsultasi dengan tiap komisi.

Baca Selengkapnya
Alokasi Anggaran Makan Bergizi Gratis Cuma Rp71 Triliun, Bagaimana Respons Prabowo?
Alokasi Anggaran Makan Bergizi Gratis Cuma Rp71 Triliun, Bagaimana Respons Prabowo?

Dalam RAPBN 2025, pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,1 hingga 5,5 persen.

Baca Selengkapnya
RUU Wantimpres Disahkan jadi Inisiatif DPR
RUU Wantimpres Disahkan jadi Inisiatif DPR

DPR menyetujui RUU Dewan Pertimbangan Presiden menjadi RUU inisiatif DPR.

Baca Selengkapnya
Arahan Presiden Jokowi ke Kemenkeu: Masukkan Semua Visi-Misi Prabowo-Gibran ke RAPBN 2025
Arahan Presiden Jokowi ke Kemenkeu: Masukkan Semua Visi-Misi Prabowo-Gibran ke RAPBN 2025

Dalam perumusan R-APBN 2025, saat ini tengah dibahas bersama dengan Badan Anggaran DPR RI. Topiknya adalah pembicataan pendahuluan penyusunan R-APBN 2025.

Baca Selengkapnya
DPR Sahkan RUU Kesehatan Menjadi Undang-Undang
DPR Sahkan RUU Kesehatan Menjadi Undang-Undang

Ketua DPR RI Puan Maharani mengetuk palu pengesahan RUU Kesehatan setelah mendengarkan pendapat dua fraksi yang menolak yaitu Demokrat dan PKS.

Baca Selengkapnya
DPRD dan Pemprov DKI Sepakati Plafon Prioritas Sementara APBD 2024 Rp81,5 Triliun
DPRD dan Pemprov DKI Sepakati Plafon Prioritas Sementara APBD 2024 Rp81,5 Triliun

Pras berharap, Pemprov DKI dapat menggunakan anggaran itu sebaik mungkin.

Baca Selengkapnya
Revisi UU Kementerian Negara, Keimigrasian, TNI dan Polri Jadi Inisiatif DPR
Revisi UU Kementerian Negara, Keimigrasian, TNI dan Polri Jadi Inisiatif DPR

Sembilan fraksi telah menyampaikan pendapatnya masing-masing atas keempat RUU.

Baca Selengkapnya
PDIP Minta Revisi UU MK Tidak Tergesa-gesa Disahkan, Ini Alasannya
PDIP Minta Revisi UU MK Tidak Tergesa-gesa Disahkan, Ini Alasannya

Banyak tantangan yang bakal dihadapi bila keuangan negara tak digodok matang.

Baca Selengkapnya
Said Abdullah Bicara Mengenai Banggar DPR RI ke Depan
Said Abdullah Bicara Mengenai Banggar DPR RI ke Depan

Said menjelaskan baik secara konstitusional dan politik, fungsi anggaran Banggar DPR sangat penting.

Baca Selengkapnya