Sejak Akhir 2015, PLN Tambah Utang Hingga Rp160,7 Triliun
Merdeka.com - PT PLN (Persero) telah menambah utang sebesar Rp160,7 triliun, sejak Desember 2015 sampai Maret 2019. Uang tersebut digunakan untuk mendanai proyek infrastruktur kelistrikan.
Pelaksana tugas Direktur Utama PLN Djoko Abumanan mengatakan, investasi dari Desember 2015 sampai Maret 2019 sebesar Rp334,7 triliun, porsi pendanaan yang berasal dari kas internal PLN mencapai Rp174 triliun sedangkan sisanya diperoleh dari utang.
"Demikian own share (pendanaan sendiri) investasi sebesar 52 persen," kata Djoko, saat rapat dengan Komisi VI, di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (27/6).
Djoko menambahkan, dalam kurun waktu akhir Desember 2015 sampai sampai Maret 2019, secara akumulatif penambahan pinjaman PLN secara sebesar Rp160,7 triliun. Utang tersebut terdiri dari 2015 Rp18,7 triliun, 2016 Rp22,4 triliun, 2017 Rp42,5 triliun, 2018 Rp70,3 triliun dan Maret 2019 sebesar Rp6,9 triliun.
Menurut Djoko, penambahan utang selama 3 tahun tiga bulan tersebut jauh lebih rendah, dibandingkan tambahan penyerapan investasi sebesar Rp334,7 triliun. "Hal ini menunjukkan keuangan PLN yang sehat karena dapat menggunakan dana internal," tuturnya.
Reporter: Pebrianto Eko Wicaksono
Sumber: Liputan6.com
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sejak tahun 2019, Kinerja PTPN Group termasuk Regional 1 PTPN I (Eks PTPN II) menunjukan peningkatan.
Baca SelengkapnyaEstimasi total serapan tenaga kerja langsung (direct) secara kumulatif dari penyelesaian 190 PSN tersebut mencapai 2,71 juta orang.
Baca SelengkapnyaKepastian kenaikan tunjangan uang lauk pauk prajurit itu disampaikan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Penggunaan APBN untuk pembangunan infrastruktur Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara mencapai Rp68,59 triliun.
Baca SelengkapnyaBatas maksimal rasio utang pemerintah terhadap PDB ditetapkan sebesar 60 persen.
Baca SelengkapnyaPLN pernah menghadapi tantangan stok batubara yang kurang dari 5 Hari Operasi Pembangkit (HOP) pada Desember 2021 lalu.
Baca SelengkapnyaPemilu 2024 akan diselenggarakan secara serentak pada Rabu, 14 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaKenaikan PPN dengan menggunakan single tarif dapat menyebabkan semakin menurunnya daya saing industri.
Baca SelengkapnyaMembandingkan PP yang pernah terbit di bulan Maret, Anas bilang kenaikan gaji pada saat itu tetap dicairkan di bulan Januari.
Baca Selengkapnya