Sederet Upaya Agar Indonesia Bisa Bertahan dari Krisis Ekonomi
Merdeka.com - Menteri Keuangan periode 2004-2016, Bambang Brodjonegoro mempunyai formulasi agar Indonesia bisa bertahan dari krisis ekonomi. Langkah ini berkaca pada penanganan krisis terjadi akibat pandemi Covid-19.
Dia mengatakan, untuk mengatasi kondisi krisis terjadi akibat pandemi pemerintah terus melakukan upaya vaksinasi dan mereformasi sistem kesehatan. Tujuannya adalah bagaimana bisa mencegah terjadinya penularan atau wabah yang memberatkan para penderitanya .
"Jadi intinya kita harus mengarahkan agar ekonomi kita bisa preventif daripada nanti kita harus selalu berupaya untuk memulihkan kondisi ekonomi yang sudah memburuk terkena dampak yang besar," kata dia dalam acara Peluncuran Buku 25 Tahun Kontan : Melintasi 3 Krisis Multidimensi, Minggu (24/10).
"Jadi kita penekanannya adalah bagaimana ekonomi ini menjadi preventif dan tidak tergantung kepada yang kuratif," sambung dia.
Dia melanjutkan, upaya-upaya dilakukan pemerintah pada krisis 98 pada saat itu lebih kepada kuratif. Sehingga apapun dilakukan agar ekonomi pada saat itu bisa kembali normal.
"Sehingga muncullah beban utang yang kian besar yang kemudian sampai hari ini kadang-kadang masih dianggap punya peran terhadap kestabilan ekonomi jadi artinya upaya pada waktu itu sangat 100 persen kuratif," kata Bambang.
Mantan Menteri PPN/Kepala Bappenas itu pun menyebut pembelajaran dari kondisi krisis 98 itulah yang kemudian mendorong adanya urgensi untuk reformasi ekonomi. Reformasi dilakukan tentunya berkelanjutan yang mencakup dua hal. Pertama reformasi di bidang institusinya dan reformasi untuk kebijakannya.
"Untuk institusi sudah disampaikan juga mengenai munculnya LPS kemudian munculnya OJK yang kemudian merupakan koreksi dari waktu itu deregulasi perbankan yang dilakukan 1988 kemudian menjadi tidak terkendali. Artinya fungsi pengawasan dilakukan BI menjadi kurang efektif sehingga terjadilah meskipun tidak 100 persen dari akibat dari regulasi tetapi itulah juga memicu trigger terjadinya krisis yang skala besar secara ekonomi dan mungkin dimensi dan perlu dicatat pada waktu itu pertumbuhan ekonomi yang minus yang paling besar dalam sejarah setelah tahun 70 di mana kontraksinya mencapai 13 persen," pungkas dia.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi: Di Tengah Krisis Dunia Bertubi-tubi, Perekonomian Kita Cukup Kokoh
Dalam menghadapi ketidakpastian global, Jokowi menekankan pentingnya menjaga stabilitas ekonomi Indonesia.
Baca SelengkapnyaAnies Bandingkan Gaji TNI Polri Lebih Banyak Naik di Era SBY, Jokowi Beralasan Pandemi Covid-19
Jokowi menjelaskan, bahwa setiap keputusan pemerintah selalu memperhatikan kondisi ekonomi dan situasi keuangan negara.
Baca SelengkapnyaJokowi Akhirnya Ungkap Tiga Tantangan Besar Ekonomi Indonesia 2024, Ini Detailnya
Tantangan berat ketiga berasal dari disrupsi teknologi yang memberikan tekanan besar di sektor ketenagakerjaan.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Dunia Hadapi Perang dan Krisis Ekonomi, Jokowi: Kita Harus Eling Lan Waspodo
Jokowi menekankan pentingnya persatuan dan kerukunan antar masyarakat agar Indonesia menjadi negara maju.
Baca SelengkapnyaPertumbuhan Ekonomi Indonesia Diyakini Bakal Naik Usai Pemilu 2024
Terdapat empat aspek yang dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia ke depan.
Baca SelengkapnyaPengembangan Ekonomi Hijau di Indonesia Belum Menggiurkan Buat Investor
Ekonomi hijau dinilai sebagai solusi dari sistem ekonomi eksploitatif yang selama ini cenderung merusak lingkungan.
Baca SelengkapnyaTak Libatkan Mensos Risma Saat Bagikan Bansos, Ini Penjelasan Bahlil
Akhir-akhir ini Menko Perekonomian Airlangga Hartarto lebih sering membagikan bansos.
Baca SelengkapnyaPemerintah Klaim Reformasi Birokrasi 2023 Berhasil, Buktikan dengan Turunnya Angka Kemiskinan
Melalui rencana aksi reformasi birokrasi di sektor ini, pemerintah mengklaim berhasil menekan angka inflasi sebesar 2,61 persen di 2023.
Baca SelengkapnyaJokowi: Harga Beras Turun Saya Dimarahi Petani, Kalau Naik Dimarahi Ibu-ibu
Jokowi mengaku tak mudah bagi pemerintah mengelola pangan untuk masyarakat Indonesia yang jumlah penduduknya mebcapai 270 juta orang.
Baca Selengkapnya