Sederet Rekomendasi Pemerintah Redam Risiko Inflasi, Termasuk Perkuat Rantai Pasok
Merdeka.com - Kebijakan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang merekomendasikan extra effort dalam rangka pengendalian inflasi dinilai positif. Berbagai upaya yang disiapkan tersebut dinilai bisa meredam risiko kenaikan inflasi ke depannya.
Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira mengatakan, pemerintah perlu cepat mengimplementasikan berbagai rekomendasi tadi. Sebab, dengan kenaikan beberapa harga pangan impor, pemerintah perlu memperkuat rantai pasok untuk pangan dalam negeri.
"Kita tidak punya banyak waktu, karena beberapa komoditas pangan impor harganya masih mahal, jadi solusinya adalah penguatan pasokan dan tata niaga pangan lokal," kata dia dikutip di Jakarta, Senin (5/8).
Menko Airlangga merekomendasi berbagai aksi Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dalam rangka extra effort stabilisasi harga dan ketahanan pangan. Kebijakan ini sesuai arahan Presiden Joko Widodo untuk menjaga stabilitas harga dan inflasi 2022.
Rekomendasi tersebut yakni perluasan Kerjasama Antar Daerah (KAD) terutama untuk daerah surplus/defisit dalam menjaga ketersediaan supply komoditas, pelaksanaan operasi pasar dalam memastikan keterjangkauan harga dengan melibatkan berbagai stakeholders, pemberian subsidi ongkos angkut bersumber dari APBN sebagai dukungan memperlancar distribusi.
"Semakin pendek rantai distribusi akan semakin efektif pengawasan barangnya. Untuk program pemerintah yang sudah dan akan berjalan seperti pemberian subsidi ongkos angkut, neraca komoditas perlu didukung tapi dengan akselerasi yang lebih cepat," jelas Bhima.
Percepatan Program Tanam pangan
Selanjutnya juga direkomendasikan percepatan implementasi program tanam pangan pekarangan untuk mengantisipasi tingginya permintaan di akhir tahun, serta penyusunan Neraca Komoditas Pangan Strategis untuk sepuluh komoditas strategis di wilayah masing-masing.
Selain itu, direkomendasikan juga penguatan sarana-prasarana untuk produk hasil pertanian dibantu oleh Badan Pangan Nasional, antara lain penyimpanan dengan cold storage, terutama di daerah sentra produksi. Kemudian, penggunaan belanja tidak terduga pada APBD masing-masing untuk pengendalian inflasi sesuai dengan edaran Menteri Dalam Negeri.
Lalu, pemerintah meminta mengoptimalkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik untuk tematik ketahanan pangan dan Dana Transfer Umum (DTU). Rekomendasi selanjutnya yakni terkait upaya meredam harga pangan dan penguatan sinergi TPIP-TPID melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) untuk mempercepat stabilisasi harga.
Di luar program tadi, Bhima juga menyarankan agar pemerintah menambah alokasi subsidi pupuk untuk mendorong produksi pangan. Kenaikan subsidi pupuk ini juga diharapkan bisa mengurangi biaya produksi karena harga pupuk nonsubsidi yang tergolong masih relatif lebih tinggi.
"Sejauh ini harga pupuk nonsubsidi terlampau jauh dibanding pupuk subsidi, sementara pasokan pupuk subsidi terlalu kecil. Padahal pupuk merupakan variabel penting yang menentukan input biaya produksi pangan. Idealnya dana subsidi pupuk ditambah 30-40 persen dari alokasi yang ada di APBN 2022," pungkas dia.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Bulog Komitmen Lakukan Usaha untuk Stabilkan Harga Pangan
Presiden menjelaskan bahwa saat ini pemerintah tengah melakukan upaya-upaya intervensi untuk menstabilkan harga beras
Baca SelengkapnyaPemerintah Bantah Kenaikan Harga dan Kelangkaan Beras Akibat Program Bansos Pangan, Begini Penjelasannya
Pemerintah membantah kenaikan harga dan kelangkaan beras karena program bansos pangan yang aktif dibagikan belakangan ini.
Baca SelengkapnyaPemerintah Klaim Reformasi Birokrasi 2023 Berhasil, Buktikan dengan Turunnya Angka Kemiskinan
Melalui rencana aksi reformasi birokrasi di sektor ini, pemerintah mengklaim berhasil menekan angka inflasi sebesar 2,61 persen di 2023.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jokowi Serahkan Bantuan Pangan di Maros
Bantuan tersebut sebagai upaya menghadapi kenaikan harga beras.
Baca SelengkapnyaPemerintah Perpanjang Bantuan Sosial Tambahan Hingga Juni
Pemerintah sedang mencari formula terkait kenaikan harga beras di pasaran.
Baca SelengkapnyaInvestasi Mulai Mengalir ke Indonesia, Investor Pantau Hal Ini Usai Pemilu 2024
Saat ini investor cenderung memperhatikan arah kebijakan, kemungkinan perubahan-perubahan di sisi pemerintah yang akan mempengaruhi bisnis.
Baca SelengkapnyaPemerintah Berencana Setop Sementara Penyaluran Bansos
Pemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaBulog Beberkan Keberhasilan Bantuan Pangan Beras dalam Menahan Laju Inflasi
Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional kembali menugaskan Bulog untuk melanjutkan penyaluran bantuan pangan beras tahun 2024.
Baca SelengkapnyaKeuangan Masyarakat Sudah Pulih, Kadin Proyeksi Perputaran Uang Selama Lebaran Tembus Rp157,3 Triliun
Dengan perputaran yang cukup besar tersebut, dipastikan ekonomi daerah akan produktif mendorong meningkatnya konsumsi rumah tangga.
Baca Selengkapnya