Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Sederet Dampak Saat Dana APBD Tak Terserap dan Buat Presiden Jokowi Marah Besar

Sederet Dampak Saat Dana APBD Tak Terserap dan Buat Presiden Jokowi Marah Besar Rupiah. ©2013 Merdeka.com

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi), kesal dengan masih banyaknya anggaran Pemerintah Daerah (Pemda) terparkir di bank. Nilainya naik. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, dana Pemda di bank pagi ini mencapai Rp226 triliun. Angka ini naik, dari Oktober 2021 lalu, hanya sekitar Rp170 triliun.

"Ini perlu saya peringatkan. Loh uang kita sendiri tidak digunakan," kata Presiden Jokowi dalam Rapat Koordinasi Nasional dan Anugerah Layanan Investasi 2021, Rabu (24/11).

Kepala Negara mengatakan, sebagian besar Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tengah dialokasikan ke Pemda. Nilainya tidak sedikit. Kurang lebih Rp642 triliun. Ini disalurkan baik ke provinsi, maupun kabupaten/kota.

"Artinya itu uang yang siap Rp642 triliun. Kita belum menggunakan uang orang lain, ini uang kita sendiri saja," kata Presiden Jokowi.

Berikut merdeka.com akan merangkum sejumlah dampak yang bisa terjadi jika pemda lamban membelanjakan anggarannya.

1. Masyarakat Daerah Tak Terima Bantuan Sosial

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menyayangkan pemerintah daerah yang lamban menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat. "Belanja perlindungan sosial daerah juga mengalami penurunan dan ini sangat disayangkan karena sebenarnya daerah juga tetap memiliki peranan penting," kata Sri Mulyani.

Bendahara negara ini menjelaskan bila suatu daerah langsung membelanjakan dana transfer dari pemerintah pusat, maka dampaknya akan langsung dirasakan masyarakat. Namun masih ada saja daerah yang tidak langsung menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat.

Sehingga dampak selanjutnya akan menyulitkan proses penyaluran dana berikutnya karena tidak melengkapi persyaratan salur berupa laporan penggunaan dana.

"Jadi bayangkan pada saat transfer sudah kita mintakan untuk tata kelola dengan persyaratan salur mereka pun tidak membelanjakannya," kata dia.

2. Belanja Daerah Hanya Dirasakan PNS

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Atera Primanto Bhakti mengaku prihatin terhadap pola belanja yang ada di pemerintah daerah. Sebagian besar anggaran daerah digunakan untuk belanja pegawai, baik melalui gaji maupun honor perjalanan dinas.

"Dan juga akun-akun lainnya yang muaranya kepada belanja pegawai ini terus terang menjadi perhatian kita semua," jelasnya.

"Jadi ini menjadi perhatian kita. Kita belum lihat di situ belanja modalnya apakah itu belanja modal yang produktif atau tidak produktif. Ini yang menjadi triger kenapa kita ingin ada bedah data APBD dan itu dilakukan oleh stakeholder kita," pungkasnya.

3. Pertumbuhan Ekonomi Tak Bisa Tinggi

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, meminta pemerintah daerah (Pemda) dan pemerintah pusat mempercepat realisasi anggaran belanjanya. Harapannya, dapat mendorong laju ekonomi Tanah Air.

Menurut Tito, target pertumbuhan ekonomi dapat terealisasi jika pemerintah pusat dan daerah bekerja sama untuk melakukan belanja-belanja produktif, tepat sasaran, yang dapat menggenjot pertumbuhan ekonomi.

"Kita harapkan bisa meningkat, bahkan bisa terdongkrak di atas 7 persen, ini memerlukan kebersamaan realisasi belanja pemerintah pusat maupun daerah," tuturnya.

4. Laju Pemulihan Ekonomi Lamban

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Astera Primanto Bhakti, meminta pemerintah daerah untuk segera membelanjakan anggarannya yang di parkir di bank hingga penghujung tahun ini. Sehingga memperkuat kebijakan fiskal untuk mendukung upaya pemulihan ekonomi nasional akibat dampak pandemi Covid-19.

"Saat ini sudah memasuki akhir November. Kita minta Pemda mau memaksakan belanja dari uang di bank dan APBD nya untuk dinaikkan. Ini untuk mengerakkan ekonomi, sehingga kebijakan fiskal bisa in line antara pusat dan daerah," tegasnya.

Kendati demikian, dia mengingatkan setiap kegiatan belanja tetap dilakukan secara hati-hati dan dapat dipertanggungjawabkan. "Hal ini agar tetap sesuai rencana dan unsur governance tetap terjaga dengan baik," tukasnya.

 

(mdk/bim)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Soal Isu Pemakzulan Jokowi, PDIP Ingatkan Pemimpin Harus Jalankan Amanah Rakyat

Soal Isu Pemakzulan Jokowi, PDIP Ingatkan Pemimpin Harus Jalankan Amanah Rakyat

PDIP juga meminta isu pemakzulan terhadap Jokowi ini bisa segera direspons agar tak menimbulkan gerakan yang lebih besar lagi.

Baca Selengkapnya
Jokowi: Harga Beras Turun Saya Dimarahi Petani, Kalau Naik Dimarahi Ibu-ibu

Jokowi: Harga Beras Turun Saya Dimarahi Petani, Kalau Naik Dimarahi Ibu-ibu

Jokowi mengaku tak mudah bagi pemerintah mengelola pangan untuk masyarakat Indonesia yang jumlah penduduknya mebcapai 270 juta orang.

Baca Selengkapnya
Jokowi ke Pengusaha: Pilpres 2024 Lebih Adem, Tidak Perlu Khawatir

Jokowi ke Pengusaha: Pilpres 2024 Lebih Adem, Tidak Perlu Khawatir

Presiden Jokowi menilai Pilpres 2024 lebih adem dibanding tahun 2014 dan 2019.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Jokowi akan Pertimbangkan Kembali Rencana Naikkan PPN 12 Persen

Jokowi akan Pertimbangkan Kembali Rencana Naikkan PPN 12 Persen

Presiden Joko Widodo atau Jokowi disebut akan mempertimbangkan kembali rencana kenaikanย pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12 persen pada 2025 mendatang.

Baca Selengkapnya
Curhat Jokowi: Harga Beras Turun Saya Dimarahi Petani, tapi Kalau Beras Naik Saya Dimarahi Ibu-Ibu

Curhat Jokowi: Harga Beras Turun Saya Dimarahi Petani, tapi Kalau Beras Naik Saya Dimarahi Ibu-Ibu

Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa urusan pemerintah dalam mengelola pangan untuk 270 juta penduduk Indonesia bukan hal yang mudah.

Baca Selengkapnya
Jokowi Terbitkan Keppres Pemecatan, AWK Ajukan Surat Penundaan PAW di DPD

Jokowi Terbitkan Keppres Pemecatan, AWK Ajukan Surat Penundaan PAW di DPD

Alasannya, AWK sedang menggugat BK ke PTUN terkait pemacetannya sebagai anggota DPD.

Baca Selengkapnya
PDIP: Presiden Milik Kita Semua, Tidak Perlu lah Kampanye!

PDIP: Presiden Milik Kita Semua, Tidak Perlu lah Kampanye!

PDIP menilai Presiden Jokowi tidak perlu kampanye meski diizinkan UU Pemilu.

Baca Selengkapnya
Dinas Perdana, AHY Dampingi Jokowi Resmikan Bendungan Lokak di Sulut

Dinas Perdana, AHY Dampingi Jokowi Resmikan Bendungan Lokak di Sulut

AHY mengatakan ingin meninjau langsung kantor-kantor Kementerian ATR/BPN yang ada di daerah.

Baca Selengkapnya
Kompak! Presiden Jokowi, Wapres Maโ€™ruf & Sejumlah Menteri Lapor SPT Pajak Bersama di Istana

Kompak! Presiden Jokowi, Wapres Maโ€™ruf & Sejumlah Menteri Lapor SPT Pajak Bersama di Istana

Penyampaian SPT tahunan yang terlambat akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda, yakni Rp 100 ribu

Baca Selengkapnya