Merdeka.com - Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak 2001-2006, Hadi Purnomo menilai, pengajuan peninjauan kembali (PK) kedua boleh dilakukan oleh para wajib pajak. Pengajuan bisa dilakukan jika, dalam putusan PK pertama sengketa pajak, tak sesuai dengan putusan pada pengadilan pajak, baik di tingkat pertama maupun tingkat banding.

"Tapi kalau ditanya mungkinkah PK kedua bisa dilakukan? Ya, seharusnya bisa. PK kedua ini untuk mendapatkan keseimbangan (putusan)," ujar Hadi dalam diskusi Open Huis 'Peninjauan Kembali Kedua dan Yurisprudensi dalam Sengketa Pajak', Sabtu (20/11).

Para penegak hukum juga sepatutnya menerima upaya hukum PK kedua yang diajukan wajib pajak. Namun, wajib pajak maupun pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) wajib menerima keputusan yang sudah dijatuhkan Mahkamah Agung (MA).

Sebab menurut Hadi, para hakim memiliki independensi tersendiri dalam menetapkan suatu putusan yang memiliki dasar hukum. "Apabila sudah ada putusan (inkracht atau berkekuatan hukum tetap) dari MA, semua pihak wajib melaksanakannya baik suka atau tidak," kata dia.

Hadi menyarankan, jika dalam putusan pihak wajib pajak merasa kalah, tidak langsung meminta eksaminasi atau pengujian dalam putusan. Pihak wajib pajak bisa membedah terlebih dahulu mengapa bisa kalah dalam proses peradilan.

"Kita wajib membedah pantaskan kita kalah? Kalau tidak pantas, kenapa kita kalah? Nah kita cari tahu juga siapa pemeriksanya? Ternyata ada juga yang tidak pantas kalah, kita bicarakan bahwa ini ada hal-hal yang perlu diluruskan," kata dia.

Dasar Pengajuan PK

Dalam kesempatan sama, Hakim Agung Kamar TUN Mahkamah Agung 2011-2021, Harry Djatmiko mengatakan, upaya hukum PK kedua bisa dilakukan pihak wajib pajak asalkan memiliki alasan yang jelas. Dia menegaskan wajib pajak memang diberikan kewenangan dalam mengajukan upaya hukum PK.

"Masih memungkinkan PK kedua asal alasannya juga jelas. (Jika pokok permasalahannya A tapi yang diputus B itu memungkinkan wajib pajak PK kedua)," kata Harry.

Dia mengamini pernyataan Hadi Purnomo yang meminta wajib pajak menerima putusan yang sudah dijatuhkan MA. Menurut Harry, MA dalam memutus sengketa pajak sudah berdasarkan aturan yang berlaku.

Menurut Hary, pada dasarnya memberikan proteksi hukum dan perlindungan hukum bagi pencari keadilan, baik pemohon maupun pihak tergugat. "Kalau kami, berlakukanlah hakim progresif, kalau itu benar, nyatakan benar, kalau itu salah nyatakan salah. MK kan memutuskan kepastian hukum sesuai dengan prosedur. Kan kasihan kalau wajib pajak kalau dia benar namun disalahkan," kata Harry.

Sementara, menurut Guru Besar Perpajakan FIA UI Haula Rosdiana, pengajuan upaya hukum PK kedua sejatinya bisa dilakukan jika dalam sengketa tersebut berdampak luas bagi masyarakat.

"Tadi sudah disebutkan kalau dampak dari sengketanya, kalau memang kasusnya akan sangat besar dan luas dampaknya, harusnya bisa PK kedua," kata dia.