Merdeka.com - Isu perombakan atau reshuffle kabinet kerja semakin kencang berhembus. Desakan bongkar pasang kabinet datang dari berbagai arah.

Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla terus diserang penilaian tak maksimalnya kinerja hingga blunder yang dilakukan anak buahnya. Soal kinerja yang tak maksimal, pandangan tertuju pada tim ekonomi kabinet kerja. Apalagi tingkat kekecewaan publik tertinggi terletak di bidang ekonomi, yaitu mencapai 52,2 persen. Pemicunya, ketidakstabilan harga kebutuhan pokok dan minimnya lapangan kerja.

Melambatnya laju pertumbuhan ekonomi nasional yang dibarengi anjloknya nilai tukar Rupiah serta ambruknya kinerja pasar modal, menambah panjang daftar alasan perlunya mengevaluasi dan menyusun ulang tim ekonomi kabinet kerja.

Wakil Ketua DPR, Agus Hermanto berharap Presiden Joko Widodo melakukan reshuffle kabinet dalam waktu dekat. Berulang kali dia menyatakan menteri yang membidangi ekonomi harus diganti karena tak mampu menunjukkan kinerja memuaskan.

"Saya sebagai Wakil Ketua DPR bidang ekonomi dan industri, menteri di bidang ekonomi harus menjadi perhatian Presiden Joko Widodo. Bukan hanya Menteri Koordinatornya saja, tapi bagaimana Menteri Keuangan, Menteri Pertanian, Menteri BUMN, Menteri Kelautan. Semuanya tak menunjukkan kinerja yang memuaskan, tidak perform. Jadi bidang ekonomi harus jadi perhatian Presiden," kata Agus di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (6/6).

Pengamat ekonomi dan pengusaha juga mengungkapkan hal sama. Kinerja tim ekonomi kabinet kerja perlu dievaluasi dan dirombak susunannya. Ada segudang alasan bagi Jokowi-JK merombak menteri bidang ekonomi. Berikut paparannya.

Tidak solid

Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati melihat tim ekonomi Jokowi-JK mulai tidak kompak. Presiden selayaknya membentuk kembali tim yang lebih solid mengawal sekaligus menggerakkan ekonomi nasional.

"Minimal tim ekonomi solid bisa mengelola dengan cakap minimal pertumbuhan ekonomi bisa 5 persen, kalau tidak cakap mestinya reshuffle," ungkapnya.

Tim ekonomi lemah

Wakil Ketua DPR Agus Hermanto menyebut reshuffle kabinet sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo. 

Meski demikian, Agus mengusulkan Presiden Jokowi untuk menyoroti kinerja menteri-menteri ekonomi. Musababnya, para menteri ekonomi pilihan Presiden Jokowi dinilai sangat lemah dalam mengatasi kondisi perekonomian tanah air. 

"Tim ekonomi Jokowi kabinet ini lemah. Dolar. Ekonomi kita turun drastis pengadaan pangan. BBM kita naik, nelayan kita tidak bisa melaut," kata Agus di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (28/4).

Blunder kebijakan

Kebijakan kontroversi itu berujung pada desakan untuk merombak tim ekonomi kabinet kerja Jokowi-JK. Kali ini datang dari Ketua Tim Ahli Ekonomi Jusuf Kalla yang tak lain Ketua Umum Apindo, Sofjan Wanandi.

Sofjan menilai, koordinasi wajib diperbaiki untuk menghindari berulangnya kesalahan-kesalahan yang pernah terjadi.

Dia juga melihat bahwa belum ada jalinan kerja sama yang terkoordinasi dengan baik di jajaran menteri-menteri bidang ekonomi.

"Masih belum sinkron. Sekarang tidak bisa jalan sendiri-sendiri lagi," ucap Sofjan.

Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Enny Sri Hartati juga berpandangan sama.

"Memang kalau kita melihat kinerja ekonomi, kalau kebijakannya masih parsial, (menunjukkan) di antara tim ekonomi tidak mampu kerja sama dan tidak mampu berkoordinasi," terangnya.

Tim ekonomi gagal

Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Enny Sri Hartati menegaskan bahwa tim ekonomi Jokowi-JK selama hampir enam bulan ini belum maksimal.

"Secara ekonomi, kinerja tim ekonomi belum bisa dikatakan berhasil. Harapan masyarakat punya beban hidup berkurang, karena punya presiden dan menteri baru, ternyata sebaliknya, ini malah bertambah," kata Enny kepada merdeka.com, Kamis (2/4).

Tak bisa wujudkan visi presiden

Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Enny Sri Hartati  berpandangan sebaiknya Jokowi segera mencari menteri yang mampu mendorong visi misinya dalam mewujudkan konsep Nawa Cita. Sebab selama ini pemerintah hanya mementingkan perekonomian jangka menengah, namun, merugikan dalam jangka pendek.

"Tim pembantunya presiden yang tidak bisa merealisasikan (konsep ekonomi Jokowi) ya cari yang benar-benar bisa membantu presiden," tegasnya.

Kinerja tim ekonomi tak memuaskan

Wakil Ketua DPR, Agus Hermanto berharap Presiden Joko Widodo melakukan reshuffle kabinet dalam waktu dekat. Berkali-kali ia menyatakan menteri yang membidangi ekonomi harus diganti karena tak mampu menunjukkan kinerja yang memuaskan. 

Dia mencontohkan kegagalan menteri di bidang ekonomi yakni kegagalan menjaga stabilitas rupiah, menteri yang hanya gemar blusukan dan bukan bekerja nyata hingga pergantian direksi BUMN yang tak transparan.

"Lihat saja bagaimana pemerintah gagal mengontrol rupiah. Menteri yang kerjanya hanya blusukan, padahal blusukan hanya fungsi pengawasan. Belum lagi menteri BUMN yang mengganti direksi BUMN dengan cara yang sekarang, apa pantas dengan cara seperti itu?" ucapnya.

Tak becus kerja

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan bakal melakukan reshuffle kepada sejumlah menteri kabinet kerja. PAN usul, Jokowi mengganti seluruh menteri yang bekerja di bidang ekonomi.

"Saya usul (reshuffle) terutama menteri ekonominya karena tak becus. Terutama soal sembako, untuk perut," kata Sekretaris Fraksi PAN DPR Yandri Susanto di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (9/4).