Merdeka.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan pungutan industri yang terkumpul sejak Maret hingga April 2014 mencapai 30 persen target atau setara Rp 720 miliar. Ini masih jauh dari target Rp 2,4 triliun yang diharapkan terkumpul akhir tahun nanti.

Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Rahmat Waluyanto menilai jumlah pungutan itu sesuai rencana pihaknya. "Mudah-mudahan ini on the right track," ujarnya selepas bertemu perwakilan industri keuangan non-bank di Jakarta, Selasa (29/4).

Dia menegaskan OJK akan terus menjalankan pungutan 0,03-0,04 persen dari total aset pelaku industri. Rahmat yakin kebijakan yang sempat ramai dibicarakan ini tidak bertujuan membebani perusahaan.

Apalagi, masih ada skema-skema keringanan bagi setiap pelaku industri dengan syarat tertentu. "Itu pungutan bisa dipertimbangkan dapat keringanan atau fasilitas. Misalnya industri itu masih dalam pengembangan. Terutama misalnya perusahaan pembiayaan berbasis syariah, tentunya ini jadi perhatian," ungkapnya.

Di luar itu, Rahmat meyakinkan penggunaan pungutan OJK akan sangat transparan. Ini menjadi jaminan supaya pelaku industri tidak khawatir terhadap nasib dana yang mereka bayarkan kepada lembaga superbody itu.

"Penerimaan itu akan kita laporkan di dalam laporan keuangan kita, kita setiap 3 bulan kan harus melaporkan itu pada DPR termasuk kegiatan-kegiatan kita dan laporan keuangan kita diaudit oleh BPK," kata Rahmat.

Sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 tahun 2014 yang jadi dasar pungutan OJK, beberapa badan usaha, terutama BPJS tidak dibebani iuran. Kebijakan ini berjalan efektif mulai 1 Maret 2014.

Lembaga jasa keuangan dibebankan biaya tahunan sebesar 0,045 persen dari aset. Adapun, beban 0,045 persen baru akan diberlakukan 2016, untuk saat ini 0,03 persen. Biaya tahunan ini dikenakan dalam rangka pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penelitian OJK.