Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Sebanyak 66.924 Rekening Pekerja Bermasalah dan Belum Terima Bantuan Subsidi Upah

Sebanyak 66.924 Rekening Pekerja Bermasalah dan Belum Terima Bantuan Subsidi Upah Industri. bahanbakar.com

Merdeka.com - Direktur Utama BPJamsostek, Agus Susanto mencatat ada sekitar 66.924 nomor rekening pekerja yang belum mendapat mendapatkan Bantuan Subsidi Upah (BSU). Penyebabnya yaitu, rekening tersebut bermasalah atau tidak valid.

"Ada beberapa yang tidak bisa ditransfer sehingga harus dikembalikan atau retur itu dikembalikan kepada BPJS ketenagakerjaan," kata Agus Susanto dalam konferensi pers Kupas Tuntas Program Bantuan Subsidi Upah, Kamis (17/12).

Data yang dipakai untuk bantuan subsidi upah kali ini adalah data peserta aktif per bulan Juni 2020. Data ini telah diserahkan ke Kementerian Ketenagakerjaan sebanyak 12,4 juta nomor rekening pekerja di akhir bulan September lalu.

Data atau rekening tersebut tersebar di seluruh Indonesia yang ada di 128 bank. Sebelum diserahkan, data tersebut telah dilakukan validasi secara berlapis. Namun pada saat dilakukan transfer di termin pertama ada beberapa rekening bermasalah.

"Ada sebanyak 154.887 nomor rekening yang tidak bisa ditransfer kemudian kita perbaiki, kita koordinasi dengan seluruh cabang kita se-Indonesia dengan rekening tersebut dengan pekerja dan pemberi kerja," ujarnya.

Dari 154.887 nomor rekening itu, sebanyak 87.963 rekening yang sudah diperbaiki dan diserahkan ke Kemnaker. Namun masih ada sisa 66.924 rekening pekerja yang masih dalam proses validasi untuk bisa dilakukan perbaikan.

"Tentunya segera akan kita serahkan kepada Kemnaker setelah di perbaiki, beberapa penyebab rekening tersebut tidak bisa ditransfer meskipun sebelumnya telah kita lakukan validasi, namun ada beberapa hal yang ternyata elemen validasi atau alat uji validasi tersebut berbeda," ungkapnya.

Permasalahan Rekeningnya

Permasalah rekening tersebut di antaranya karena sudah ditutup. Pada saat BPJamsostek melakukan validasi masih belum ditutup, namun setelah ditransfer rekeningnya ditutup. Kemudian ada rekening bank yang bukan anggota sistem kliring nasional (SKN), lalu pihaknya lakukan validasi kepada bank-bank anggota SKN.

Kemudian ada juga yang rekeningnya dibekukan dan diblokir karena nama rekening yang tidak sesuai. Kemudian ada juga rekening pasif, selanjutnya ada rekening pinjaman begitu diisi untuk transfer BSU malah ditolak.

"Inilah beberapa hal penyebab rekening BSU tidak bisa ditransfer, tapi kami BPJS Ketenagakerjaan berusaha semaksimal mungkin agar bisa kita serahkan," katanya.

"Seluruh data dari BPJS ketenagakerjaan yang kita kirimkan ke Kementerian tenaga kerja secara keseluruhan kita lakukan pemadanan data dengan dirjen pajak dan ini telah dilaksanakan. Hasil koordinasi terakhir penggunaan data BPJS Ketenagakerjaan dapat terus digunakan untuk penyaluran bantuan subsidi upah termin kedua," pungkasnya.

Reporter: Tira Santia

Sumber: Liputan6.com

(mdk/idr)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Menkes Beberkan Data Jumlah Petugas Pemilu 2024 Meninggal Turun Dibanding 2019

Menkes Beberkan Data Jumlah Petugas Pemilu 2024 Meninggal Turun Dibanding 2019

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut, data petugas pemilu 2024 yang meninggal tahun ini turun jauh ketimbang tahun 2019.

Baca Selengkapnya
Awasi Penyaluran Pupuk Subsidi, Pupuk Kaltim Resmi Perpanjang Kerja Sama dengan Kejati Kaltim

Awasi Penyaluran Pupuk Subsidi, Pupuk Kaltim Resmi Perpanjang Kerja Sama dengan Kejati Kaltim

Hal ini mengingat pemenuhan pupuk bagi petani wajib teralokasi sesuai kebutuhan di daerah, mengacu data pemerintah.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Perpanjang Bantuan Sosial Tambahan Hingga Juni

Pemerintah Perpanjang Bantuan Sosial Tambahan Hingga Juni

Pemerintah sedang mencari formula terkait kenaikan harga beras di pasaran.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Pemerintah Buka 1,2 Juta Kuota Program Kartu Prakerja

Pemerintah Buka 1,2 Juta Kuota Program Kartu Prakerja

Sampai akhir tahun ini akan ada 19 juta peserta Kartu Prakerja sejak program ini diluncurkan pada tahun 2020.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Berencana Setop Sementara Penyaluran Bansos

Pemerintah Berencana Setop Sementara Penyaluran Bansos

Pemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.

Baca Selengkapnya
Pencairan THR Lebaran Bermasalah, Segera Lapor ke Nomor Ini

Pencairan THR Lebaran Bermasalah, Segera Lapor ke Nomor Ini

Posko pengaduan THR dapat diakses oleh pekerja maupun buruh di hari kerja.

Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi: Data Penerima Bantuan Pangan Bulog Ditambah 8 Persen

Presiden Jokowi: Data Penerima Bantuan Pangan Bulog Ditambah 8 Persen

Presiden Jokowi menyampaikan kenaikan jumlah penerima bantuan untuk alokasi mulai awal tahun 2024 sebesar 8% dari data penerima sebelumnya.

Baca Selengkapnya
Siap-Siap, Perusahaan Telat Bayar THR Karyawan Kena Denda Segini

Siap-Siap, Perusahaan Telat Bayar THR Karyawan Kena Denda Segini

Batas pembayaran THR pegawai maksimal pada H-7 lebaran.

Baca Selengkapnya
Parah! 3 PNS Disdik Garut Gelapkan Uang Koperasi Rp1 Miliar Lebih dengan Jaminan Dana BOS

Parah! 3 PNS Disdik Garut Gelapkan Uang Koperasi Rp1 Miliar Lebih dengan Jaminan Dana BOS

Sejak September 2018 hingga Januari 2019, ketiga berhasil melakukan pinjaman fiktif menggunakan data 14 sekolah.

Baca Selengkapnya