Merdeka.com - Lambatnya realisasi proyek pembangunan pembangkit tenaga listrik 10.000 Megawatt tahap I harus menjadi pelajaran. Ada catatan tersendiri dari lambannya proyek tersebut, termasuk dari sisi kontraktor yang mengerjakan.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengingatkan Kementerian energi dan sumber daya mineral (ESDM) untuk lebih teliti memilih kontraktor yang mengerjakan proyek tersebut. Presiden mengungkapkan kekecewaannya atas investor yang tidak tepat janji.

"Pengalaman sebelumnya, investor yang menjanjikan banyak hal ternyata tidak memberikan apa-apa," tegas SBY usai rapat kerja terbatas di Kantor Pertamina Pusat, Selasa (7/8).

SBY meminta, untuk pengerjaan proyek pembangkit listrik 10.000 MW tahap II tidak perlu menunggu terselesaikannya 10.000 MW tahap I. Harapannya. Indonesia bagian timur dapat tersuplai listrik sesuai dengan kebutuhannya. "Kita pastikan ini jadi lebih baik perencanaannya dan implementasinya lebih baik dari yang direncanakan," katanya.

Sebelumnya, PT PLN (Persero) menyalahkan kontraktor Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang masuk dalam program percepatan 10.000 Megawatt (MW) tahap I yang terus molor tidak sesuai jadwal.

"Memang itu perbedaan antara kontraktor China dengan Jepang, kalau Jepang ontime," kata Direktur Utama PLN, Nur Pamudji.

Dia menjelaskan seluruh PLTU dalam program fast track 10.000 MW dibangun oleh kontraktor asal China. Dari 37 PLTU yang dibangun, hanya 1 PLTU, yaitu PLTU Labuan yang pelaksanaan pembangunannya tepat waktu. "Yang lain mundur, ada yang enam bulan, sembilan bulan dan ada yang sampai satu tahun," paparnya.

Dia menjelaskan PLN telah memberikan sanksi kepada kontraktor asal China tersebut sesuai dengan kontrak perjanjian. Sanksi tersebut berbeda-beda setiap PLTU, namun maksimal 10 persen dari nilai kontrak.