Merdeka.com - Pemerintah selalu beralasan minimnya produksi pangan dalam negeri lantaran kondisi lahan yang serba terbatas. Di sisi lain, Badan Pertanahan Nasional (BPN) menyebutkan setidaknya ada 7,2 juta hektare lahan terlantar. Namun, setelah diteliti ternyata hanya terdapat 4,8 juta hektare sedangkan sisanya sudah dimiliki pihak swasta dengan sertifikan Hak Guna Usaha (HGU).

Kondisi ini mengundang Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) angkat bicara. Presiden meminta pemilik lahan terlantar untuk menyerahkan lahannya untuk kepentingan masyarakat.

"Persoalan memang di lahan. Sebagian besar HGU, namun saat dipantau ternyata tidak digunakan. Oleh karena itu, dengan tujuan baik BPN mempertanyakan dan bisa digunakan untuk pertanian," ungkap SBY saat jumpa pers di Kementerian Pertanian, Senin (6/8).

Atas nama upaya meningkatkan ketahanan pangan dan memenuhi target surplus beras hingga 10 juta ton pada 2014 nanti, SBY menghimbau pada pemilik lahan untuk mau melepaskan kepemilikannya terhadap tanah yang tidak terpakai untuk usaha.

Tentunya hal ini tidak mudah. Upaya tersebut menemui kendala. Sebab, pemilik lahan yang ingin dibebaskan justru menuntut pemerintah melalui proses pengadilan.

"Kepala BPN yang baru melaporkan dari itu semua dirintis pembebasan untuk kepentingan pertanian kita, tapi banyak HGU yang lantas memperkarakan hukum. Oleh karena itu, sekaligus seruan di bulan Ramadan yang punya HGU, mari kita bekerjasama untuk rakyat. Hitung berapa yang digunakan, berapa yang tidak digunakan," tegasnya.

Berdasarkan laporan dari Kementerian Keuangan, masih ada area tambahan yang bisa dialihkan untuk pertanian. Untuk Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur terdapat lahan seluas 300.000 hektare yang bisa dimanfaatkan.

"Maluku ada 300.000 hektare, Papua ada 500.000 hektare. Artinya yang itu pun 1,1 juta hektare dengan proses berjalan bisa tambah area. Ada yang sudah ada dan infrastruktur yang harus dibangun dulu, ini pekerjaan besar yang harus dilakukan tahun-tahun ke depan," kata SBY.