SBY disadap, kerja sama ekonomi dengan Australia dikaji ulang?

Selasa, 19 November 2013 16:52 Reporter : Nurul Julaikah
SBY disadap, kerja sama ekonomi dengan Australia dikaji ulang? Sapi impor dari Australia tiba. ©2013 Merdeka.com/arie basuki

Merdeka.com - Aksi penyadapan yang dilakukan intelijen Australia terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan sejumlah pejabat negara belum sampai mengganggu hubungan ekonomi dan bisnis antar dua negara. Menteri Perindustrian MS Hidayat dan Menteri Koordinator bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengamini hal itu.

Namun, bukan kerja sama ekonomi antar dua negara bakal berjalan mulus ke depannya. Sebab, pemerintah masih membuka kemungkinan untuk mengkaji ulang pelbagai kebijakan kerja sama dengan Australia di bidang ekonomi.

"Belum sampai ke situ (review kerja sama ekonomi). Tapi kita tunggu, saya akan rapat dengan presiden," ujar Hatta di Kementerian Koordinator Perekonomian Jakarta, Selasa (19/11).

Hingga saat ini, nilai kerja sama perdagangan antara Indonesia dengan Australia mencapai USD 10 miliar per tahun. Angka tersebut cukup tinggi. Kejadian penyadapan terhadap kepala negara dinilai telah mencoreng hubungan kedua negara.

"Tapi memang ini adalah sesuatu yang sangat mencederai hubungan persahabatan kita. Apalagi saya sebagai mensesneg (saat itu) yang notabenenya adalah pusat," katanya.

Sebelumnya, pernyataan lebih keras diungkapkan Menteri Perdagangan Gita Wirjawan. Menurutnya, penyadapan yang dilakukan pihak Australia ini, berakibat terganggunya hubungan bilateral kedua negara.

"Penyadapan ini, tentunya akan mengganggu stabilitas kedaulatan perekonomian kedua negara," ungkap Gita di Surabaya, Selasa (19/11).

Ancaman ekonomi yang dimaksud Gita, adalah kerjasama Indonesia-Australia di sektor pertanian dan peternakan. Namun, pihaknya mengaku telah mengukur baik dan tidaknya sikap tegas pemerintah Indonesia itu dilakukan terhadap aksi Australia itu.

"Indonesia bersama Australia menjalin hubungan di berbagai sektor, salah satunya pertanian dan peternakan. Ini yang harus disikapi agar jangan sampai terganggu. Namun, jika terpaksa, pemerintah menyikapinya dengan cara kasar, seperti halnya menghentikan impor sapi. Untuk itu, harus dilihat dulu kesiapan dan kekuatan sapi di dalam negeri," katanya. [noe]

Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini