Merdeka.com - Sistem pengelolaan anggaran negara di Indonesia masih terpisah-pisah. Untuk perencanaan dikerjakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Sementara untuk penyusunan anggarannya diatur oleh Kementerian Keuangan, tepatnya Direktorat Jenderal Anggaran. Sedangkan pelaporan akhir tahun dengan format Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu.

Situasi tersebut dituding membuat kekuasaan tiga instansi pemerintah sangat besar, bagaikan raja kecil. Semua kementerian harus menuruti standar Bappenas dan Kemenkeu bila ingin dana anggaran kerjanya dikucurkan.

"Bappenas, Dirjen Anggaran, dan Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu seperti raja-raja kecil dalam pengelolaan keuangan negara. Kementerian dan lembaga lain dipaksa kerja tiga kali dalam menyusun anggaran, karena tidak terintegrasinya sistem perencanaan dan anggaran," ujar Koordinator Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Maulana usai jumpa pers di Cikini, Jakarta, Minggu (10/3).

Dampak buruk tidak terintegrasinya sistem anggaran saat ini adalah mubazirnya kerja Bappenas. Selain itu, program yang berorientasi pada pembangunan infrastruktur dan layanan publik bisa terganjal bila anggarannya tidak disetujui Direktorat Jenderal Anggaran Kemenkeu.

"Jadi Bappenas yang memimpin perencanaan pembangunan, tapi praktiknya anggaran ditentukan dirjen anggaran. Mimpinya di Bappenas, tapi kalau dirjen anggaran enggak setuju ya terserah, karena dia yang berwenang dengan anggaran," ungkapnya.

Dari studi FITRA, di negara lain fungsi Bappenas dan dua Ditjen Kemenkeu dijalankan satu lembaga saja. Sehingga pengelolaan keuangan negara lebih efektif, terkoordinasi, dan akuntabel. "Di beberapa negara Uni Eropa hanya ada budget office, tidak terpisah-pisah seperti di Indonesia," kata Maulana.

Untuk menyudahi situasi ini, FITRA mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono segera mengintegrasikan sistem perencanaan dan penganggaran seluruh lembaga negara.

Jika tidak dilakukan, Maulana percaya Ditjen Anggaran dan lembaga lain akan selalu memberi format penyusunan yang berbeda dan membuat proses pengelolaan uang rakyat rumit setiap tahun. "Pemisahan sistem perencanaan penganggaran seperti sekarang hanya buang-buang uang rakyat," katanya.