Merdeka.com - Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan mengulas dampak satu tahun pandemi Virus Corona melanda Indonesia. Pandemi, kata dia, tak hanya memporakporandakan sektor kesehatan tetapi juga perekonomian yang mengakibatkan angka pengangguran meningkat tajam.

"Hampir 1 tahun sudah pandemi Covid-19 melanda Indonesia dan hampir di seluruh dunia sehingga tak hanya mengancam kesehatan, tetapi juga kondisi perekonomian masyarakat Indonesia," ujar Menko Luhut dikutip dari Facebook pribadinya, Jakarta, Senin (15/2).

Mengatasi berbagai permasalahan yang timbul, Menko Luhut berkoordinasi dengan Kementerian dan Lembaga terkait untuk membahas update pelaksanaan program padat karya di 34 provinsi guna mengurangi angka pengangguran di tengah ketidakpastian ekonomi saat ini.

Beberapa program padat karya seperti terumbu karang, mangrove, desa wisata, garam rakyat, akan mulai dilaksanakan untuk menyerap tenaga kerja khususnya di wilayah padat penduduk. Seperti contohnya yang sedang berlangsung di KemenPUPR, akan mempekerjakan sebanyak 1,2 juta orang dari program padat karya proyek infrastruktur seperti perbaikan jalan dan drainase.

"Saya ingin agar program ini bisa direalisasikan hingga April dan Mei 2021 sehingga ketika memasuki bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri, mereka para pekerja dari program ini dapat memiliki uang untuk membeli kebutuhan pokok dan kebutuhan tambahan di hari lebaran," jelasnya.

Ungkit Daya Beli

Dengan begitu, daya beli masyarakat akan mulai menggeliat lagi karena masyarakat mendapatkan penghasilan bulanan, tidak berharap dari pembagian Bansos seperti sebelum-sebelumnya. Maka dari itu, pihaknya meminta adanya perencanaan yang matang agar program ini dapat diatur untuk memenuhi kriteria tersebut.

"Saya juga ingin program padat karya ini menargetkan daerah-daerah padat penduduk sehingga kita bisa berpatokan pada jumlah orang yang dipekerjakan dan berapa pekerja yang dapat diserap dari program ini," kata Menko Luhut.

Menko Luhut berharap biaya pembebasan lahan bagi proyek prioritas pemerintah untuk wilayah yang memiliki kepadatan penduduk cukup tinggi, agar pencairannya segera diprioritaskan sehingga uang tersebut bisa dibelanjakan dan perekonomian negeri tetap bergerak menghidupi seluruh masyarakat Indonesia meski dalam keadaan sulit.